HAIJOGJA.COM – Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 pada Rabu (24/9/2025) diwarnai aksi demonstrasi berbagai kelompok di Jakarta.

Sejak pagi, petani, buruh, mahasiswa, hingga elemen masyarakat lain mulai berkumpul di sekitar Lapangan Ikada, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Mereka menjadikan momen ini untuk menyerukan reforma agraria sejati sekaligus menolak praktik perampasan tanah.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menjelaskan pihak kepolisian telah menggelar apel pasukan serta Tactical Wall Game (TWG) sejak pukul 06.00 WIB untuk mengantisipasi jalannya aksi.

“Sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov Jakarta disiapkan di beberapa titik, baik di kawasan Gambir maupun sekitar Gedung DPR/MPR RI,” kata Ruslan, Rabu, dikutip dari Kompas.

Walau belum ada pemberitahuan resmi mengenai aksi di kompleks parlemen, aparat tetap ditempatkan di halaman DPR/MPR Senayan.

Hari Tani Nasional 2025

Sejumlah organisasi turut ambil bagian dalam aksi peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2025.

Di antaranya ada Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia Provinsi Lampung, Komite Aksi HTN, Komite Perjuangan Pertanian Rakyat (KPPR), Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria, BEM Si Kerakyatan, Aliansi Rakyat Menggugat, hingga berbagai komunitas masyarakat lainnya.

Koordinator Aksi HTN 2025 dari Aliansi Reforma Agraria, Ruzaldi, menyampaikan bahwa peringatan tahun ini mengusung tema “Tidak ada Kedaulatan Pangan tanpa Reforma Agraria Sejati, Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Perampas Tanah!”

“Kaum tani bersama buruh, pemuda, mahasiswa, dan komunitas warga turun ke jalan untuk menyuarakan reforma agraria sejati, sekaligus menolak praktik perampasan tanah yang masih terjadi di berbagai daerah,” tegasnya.

Dikutip dari Kompas, aksi dimulai pukul 10.00 WIB.

Rombongan massa bergerak dari Stasiun Gambir 2 menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat, Balai Kota Jakarta, Patung Kuda Arjuna Wiwaha, hingga depan Istana Negara.

Mereka membawa spanduk besar dengan tuntutan reforma agraria sejati dan menekan pemerintah agar segera menuntaskan ketimpangan agraria di Indonesia.

Polisi pun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi padatnya lalu lintas akibat pergerakan massa.

“Situasi lalu lintas akan kami sesuaikan dengan eskalasi massa. Jika terjadi kepadatan, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional,” ujar Iptu Ruslan.