Gunungkidul Usulkan Anggaran PIWK 2028 Rp21 Miliar, Naik Rp3 Miliar


HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengusulkan anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (PIWK) 2028 sebesar Rp21 miliar, naik Rp3 miliar dibandingkan alokasi 2027. Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan di 18 kapanewon.
Usulan itu disampaikan melalui nota pengantar PIWK yang diserahkan Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto kepada Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Joko mengatakan, kenaikan anggaran menjadi bagian dari rencana penguatan pembangunan di tingkat kapanewon dan kalurahan.
“Untuk rencana PIWK 2028 ada kenaikan Rp3 miliar dibandingkan dengan alokasi di 2027,” kata Joko, Kamis siang.
Salah satu pertimbangan kenaikan anggaran adalah kapasitas fiskal daerah yang dinilai meningkat, termasuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Gunungkidul tercatat sebesar Rp391,9 miliar pada 2026 dan diproyeksikan mencapai Rp413,5 miliar pada 2027.
Peningkatan anggaran juga ditujukan untuk memperkuat pembangunan di kapanewon dan kalurahan, terutama di tengah penurunan transfer yang berkaitan dengan pendanaan desa. Melalui PIWK, Pemkab ingin mendorong pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan kebutuhan serta prioritas pembangunan.
“PIWK diarahkan untuk meningkatkan pembangunan partisipasif melalui pelibatan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menetapkan prioritas pembangunan sesuai perencanaan yang disusun,” ujar Joko.
Joko berharap penambahan dukungan anggaran dapat membantu pemerataan pembangunan di Gunungkidul. Pembagian anggaran, katanya, perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, seperti kondisi geografis, jumlah penduduk, kebutuhan infrastruktur, dan tingkat kesenjangan pembangunan.
Dari total usulan Rp21 miliar, Pemkab merencanakan alokasi merata sebesar Rp8,4 miliar dan alokasi proporsional Rp12,6 miliar.
“Alokasi merata sebesar Rp8,4 miliar. Sedaangkan untuk pagu proposional dalam PIWK diproyeksikan sebesar Rp12,6 miliar,” katanya.
Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini mengatakan angka Rp21 miliar tersebut belum final. Usulan itu masih akan dibahas bersama badan anggaran DPRD sebelum ditetapkan sebagai alokasi PIWK 2028.
“Setelah ini akan dibahas di badan anggaran untuk kemudian ditetapkan sebagai alokasi PIWK di 2028,” kata Endang.
Endang menyatakan DPRD mendukung upaya Pemkab Gunungkidul dalam pembangunan daerah. Namun, penetapan anggaran harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan ketentuan tersebut akan menjadi dasar pembahasan usulan PIWK.
“Ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam penetapan PIWK dan itu dijadikan dasar pada saat pembahasan,” ujarnya.
Dengan demikian, besaran anggaran PIWK 2028 masih menunggu hasil pembahasan badan anggaran DPRD Gunungkidul. Hasil pembahasan itu akan menentukan alokasi yang digunakan untuk mendukung pembangunan di 18 kapanewon.