Enam Raperda DIY Masuk Propemperda 2027, Perlindungan Pekerja Rentan Jadi Prioritas
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Senin, 16 November 2026 04:19 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - KA Prameks melayani 10 perjalanan pada rute Jogja-Kutoarjo, Senin (16/11/2026). Lima perjalanan berangkat dari Stasiun Yogyakarta (Tugu) menuju Kutoarjo, sedangkan lima lainnya melayani
HAIJOGJA.COM - KA Bandara YIA menyediakan layanan reguler dan Xpress pada Senin, 16 November 2026. Kereta reguler melayani 12 perjalanan per arah melalui Stasiun Wates, sedangkan Xpress menyediakan 13
HAIJOGJA.COM - KRL Commuter Line dari Stasiun Palur menuju Stasiun Jogja atau Tugu beroperasi mulai pukul 05.00 WIB hingga malam pada Senin, 16 November 2026. Penumpang dapat menyesuaikan waktu kebera
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan. Raperda tersebut menjadi satu dari enam regulasi dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DIY 2027.
Lima raperda lainnya merupakan inisiatif DPRD DIY, yaitu tentang penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil, pengelolaan sumber daya air, pemajuan permuseuman, serta pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kreatif.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pekerja merupakan bagian penting dalam mendorong perekonomian dan pembangunan daerah. Karena itu, perlindungan sosial bagi kelompok pekerja perlu mendapat perhatian.
Melalui raperda tersebut, Pemda DIY berupaya memperluas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan. “Melalui rancangan peraturan daerah ini, diharapkan kepentingan terkait dalam mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan,” kata Sultan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DIY, Jumat (13/11/2026).
Sultan berharap pembahasan raperda memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah serta keselarasan dengan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan nasional juga perlu dipertimbangkan.
Salah satu raperda inisiatif DPRD DIY yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sumber daya air. Sultan menilai persoalan air di DIY kian kompleks, antara lain karena meningkatnya tekanan terhadap kebutuhan air tanah seiring perkembangan pariwisata dan kawasan perkotaan.
Tantangan lain mencakup alih fungsi lahan dan ancaman kekeringan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan karst. Menurut Sultan, pengaturan sumber daya air perlu meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian secara terpadu dengan menjaga kelestarian lingkungan, keadilan akses masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Raperda itu diharapkan dapat memperjelas kewenangan lintas sektor, memperkuat perlindungan mata air, dan mendukung mitigasi krisis air.
Di sektor ekonomi, DPRD DIY mengusulkan raperda pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil serta ekonomi kreatif. Sultan menilai kedua sektor tersebut berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penopang ekonomi daerah.
Pengaturan untuk usaha kecil diharapkan mencakup fasilitas pembiayaan, pendampingan usaha, standardisasi produk, dan perluasan akses pemasaran. Sementara itu, raperda ekonomi kreatif diharapkan memperjelas pembagian peran perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Raperda penyelenggaraan pelayanan publik diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sultan menyebut standar pelayanan, kepastian prosedur, transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi, dan mekanisme pengaduan yang responsif sebagai sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Ia mengatakan mutu pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyusunan regulasi juga perlu mempertimbangkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), agar pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, adil, dan berkualitas.
Adapun raperda pemajuan permuseuman perlu disusun dengan memperhatikan pembagian kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sultan mengingatkan Pemda DIY telah memiliki Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Museum, yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan raperda tersebut.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIY Yuni Satia Rahayu mengatakan pembahasan enam raperda dalam Propemperda 2027 akan dilakukan bertahap selama satu tahun.
Pada triwulan pertama, pembahasan dijadwalkan untuk raperda pengelolaan sumber daya air serta raperda pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kreatif. Triwulan kedua mencakup raperda pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil serta pemajuan permuseuman.
Pada triwulan ketiga, DPRD DIY akan membahas raperda penyelenggaraan pelayanan publik dan raperda perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain enam raperda tersebut, Propemperda DIY 2027 memuat tiga raperda kumulatif terbuka terkait pengelolaan anggaran daerah. Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026 dijadwalkan pada triwulan kedua, raperda perubahan APBD 2027 pada triwulan ketiga, dan raperda APBD 2028 pada triwulan keempat.
