DPRD Sleman Dorong Penguatan Keluarga dan Ruang Kreatif untuk Tekan Kenakalan Remaja


HAIJOGJA.COM - DPRD Sleman mendorong penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menekan kenakalan remaja. Pemerintah daerah juga diminta memperluas ruang kreatif agar anak muda dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi mereka.
Ketua Komisi D DPRD Sleman, M. Arif Priyosusanto, mengatakan persoalan kenakalan remaja perlu mendapat perhatian serius. Meski jumlah kasus disebut menurun, menurut dia, kondisi itu belum berarti masalah telah tuntas.
“Bisa dibilang sedikit agak rawan. Walaupun belum bisa dikatakan rawan, tetapi sudah menuju ke arah titik kerawanan. Karena itu, kami bersama eksekutif mengupayakan sejumlah instruksi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang menyangkut pemuda dan remaja,” ujarnya dalam siniar Harian Jogja bertajuk Strategi Menekan Kenakalan Remaja dan Mengembangkan Potensi Pemuda Sleman, di Kantor DPRD Sleman, Senin (16/11).
Arif menilai dinamika kenakalan remaja di Sleman dipengaruhi beberapa faktor. Jumlah penduduk dan pemuda yang relatif besar, karakter wilayah perkotaan, serta tingginya mobilitas pendatang ikut membentuk pola interaksi dan perilaku anak muda.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut kekerasan jalanan dan kriminalitas di jalan masih perlu diantisipasi. Ia juga menyoroti penyalahgunaan pil koplo atau pil sapi yang dinilai mulai meluas.
Menurut Arif, keluarga merupakan salah satu aspek utama yang perlu diperkuat. Kenakalan remaja tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi. Minimnya perhatian, kasih sayang, komunikasi, dan pengawasan orang tua juga dapat memengaruhi perilaku anak.
DPRD Sleman, kata dia, telah mendorong penguatan keluarga melalui regulasi daerah. Keluarga perlu menjadi lingkungan pertama yang memberikan perhatian, pendampingan, dan pendidikan karakter kepada anak.
“Tidak semua persoalan anak itu karena ekonomi. Ada juga anak-anak dari keluarga menengah ke atas yang mampu secara materi, tetapi kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan kurang komunikasi. Itu yang ingin kita bangun di Sleman,” katanya.
Arif mengatakan penanganan masalah anak tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Orang tua dan komite sekolah juga perlu dilibatkan agar komunikasi antara pihak sekolah dan keluarga berjalan baik, sehingga persoalan siswa dapat ditangani sejak dini.
Pemkab Sleman juga menyediakan layanan konsultasi psikolog di puskesmas. Layanan itu dapat diakses secara gratis, termasuk melalui daring, dengan kerahasiaan pengguna dijamin.
Arif turut menyoroti keberadaan lebih dari 3.000 anak tidak sekolah di Sleman. Menurut dia, kondisi tersebut tidak seluruhnya disebabkan persoalan ekonomi karena pemerintah daerah telah menyediakan beasiswa dan jaring pengaman sosial untuk pendidikan.
Ia meminta pemerintah daerah menelusuri penyebab setiap kasus, termasuk kemungkinan masalah keluarga, perundungan, atau persoalan pribadi anak. Pendampingan, menurut dia, perlu dilakukan secara individual dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, masyarakat, dan kalangan akademisi.
Di sisi lain, Komisi D mendorong pengembangan ruang kreatif bagi remaja. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah mengadakan kegiatan, seperti lomba pembuatan batik dan karya ilmiah remaja. Namun, sosialisasi kegiatan dinilai perlu diperluas agar lebih banyak anak muda mengetahuinya. Arif juga menyebut Forum Anak Sleman sebagai wadah yang perlu terus didorong.
Komisi D, lanjutnya, akan mendukung kegiatan kreatif kepemudaan pada 2027 sekaligus mengevaluasi dampak program yang telah berjalan terhadap kreativitas remaja.
“Kami juga terus mendorong pengembangan Sekolah Rintisan Budaya yang menguatkan karakter Jawa. Program yang telah berjalan sekitar lima tahun lalu itu antara lain diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler bernuansa budaya, penggunaan bahasa Jawa, serta pemakaian pakaian adat pada hari tertentu,” kata Arif.
Dalam diskusi terpisah, demokrasi substantif disebut menjadi tantangan setelah demokrasi prosedural. Ketimpangan antara kedua bentuk demokrasi itu menjadi salah satu topik dalam Forum Group Discussion (FGD) Pemantauan Perkembangan Politik bertema Dinamika Demokrasi dan Stabilitas Politik Daerah: Penguatan Dialog, Deteksi Dini, dan Kolaborasi Stakeholder dalam Mengawal Perkembangan Politik DIY. Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY itu berlangsung pada Senin (16/11).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Prof. Gabriel Lele, menjelaskan demokrasi substantif berfokus pada kemampuan lembaga demokrasi dalam menjawab kebutuhan dan persoalan publik, seperti akses pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Menurut Gabriel, demokrasi substantif menjadi ujian berat setelah demokrasi prosedural. Ia mengatakan ketimpangan antara keduanya kerap terjadi, sementara sebagian besar masyarakat cenderung lebih menitikberatkan demokrasi substantif.
Gabriel menilai sejak 1999 hingga saat ini negara sibuk merekayasa demokrasi prosedural tanpa memikirkan bentuk demokrasi prosedural yang dapat berdampak pada demokrasi substantif. Dalam diskusi itu, ia juga membahas skema demokrasi prosedural yang dapat berjalan seiring dengan demokrasi substantif.
“Titik kunci hal tersebut ada pada partisipasi bermakna warga negara dalam proses kebijakan,” ucap Gabriel.
Perwakilan Badan Intelijen Daerah (Binda) DIY, Bahtiar Rifai, mengatakan perkembangan politik di wilayah tidak terlepas dari situasi politik internasional maupun regional. Situasi tersebut dapat berdampak pada kondisi nasional dan kemudian berimbas pada daerah.
“Kejadian apapun di Indonesia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh dari tingkat internasional, regional dan kawasan di Asia,” ucap Bahtiar.
Karena itu, Bahtiar menilai penanganan situasi perlu dilakukan secara komprehensif. Upaya tersebut mencakup penguatan deteksi dini, koordinasi lintas stakeholder, penyelesaian persoalan masyarakat, serta penegakan hukum secara profesional dan proporsional.
Kepala Bakesbangpol DIY, Lilik Andi Aryanto, mengatakan DIY sebagai daerah dengan kehidupan masyarakat yang dinamis menghadapi beragam perkembangan dan tantangan. Dinamika itu meliputi penyampaian aspirasi masyarakat, aktivitas gerakan sosial, hingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Lilik, berbagai fenomena tersebut merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dipahami secara utuh dan proporsional. Pemantauan perkembangan politik, katanya, tidak cukup hanya dengan mengenali potensi kerawanan, tetapi juga perlu memahami akar persoalan, membaca kecenderungan perubahan sosial-politik, serta melihat perkembangan hubungan masyarakat dan pemerintah.