DPRD DIY Utamakan Pemeliharaan Jalan Rusak pada 2027


HAIJOGJA.COM - DPRD DIY memprioritaskan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak dalam penyusunan anggaran infrastruktur 2027. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah diminta mendahulukan perbaikan jalan yang membutuhkan penanganan daripada membangun atau meningkatkan ruas baru.
Alokasi anggaran infrastruktur jalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DIY 2027 masih sekitar 30 persen. Angka itu belum memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 40 persen, yang kemungkinan baru diupayakan pada 2028.
Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal membuat target alokasi tersebut belum dapat dipenuhi pada 2027.
“Iya belum mencapai 40% dikarenakan kemampuan fiskal kita di tahun 2027 ini kita tunda dulu. Semoga di tahun 2028 nanti target kita bisa tercapai,” kata Nur, Rabu (18/11/2026).
Dengan anggaran yang belum memadai, perbaikan jalan rusak dinilai lebih mendesak daripada membuka proyek pembangunan baru. Pemeliharaan diharapkan menjaga kondisi ruas yang sudah ada, mencegah kerusakan bertambah parah, serta menghindari kebutuhan biaya yang lebih besar.
Politisi Fraksi Gerindra itu juga menyoroti jalan provinsi yang terhubung dengan jalan nasional. Jalur menuju dan dari pintu keluar tol (exit tol) termasuk yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan prioritas pemeliharaan.
“Terutama jalan-jalan provinsi yang menyambung dari jalan nasional seperti jalur-jalur menuju dan dari exit tol,” ujarnya.
Komisi C meminta penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan ruas yang paling mendesak. Konektivitas jalan provinsi dengan jalan nasional menjadi salah satu perhatian di tengah terbatasnya ruang anggaran.
Komisi C menilai sejumlah program infrastruktur yang telah masuk perencanaan merupakan kebutuhan prioritas, sehingga sulit untuk kembali dipangkas. Nur mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan karena anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sementara kebutuhan pemeliharaan tetap perlu dipenuhi.
“Kalau di Komisi C ini kan komisi infrastruktur. Jadi sangat sulit sekali memangkas karena kondisi budgeting-nya yang sangat mepet ini. Ini aja kita sudah, yang lain-lain ini betul-betul skala prioritas, kita sudah tidak ada yang bisa dipangkas lagi,” katanya.
Meski demikian, penyesuaian alokasi masih dapat dilakukan melalui rasionalisasi dan pergeseran anggaran. Menurut Nur, pemeliharaan perlu diperhatikan agar kerusakan tidak berkembang menjadi persoalan lebih besar.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memaparkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp4,80 triliun dan belanja daerah Rp4,94 triliun dalam rapat paripurna DPRD DIY. RAPBD DIY 2027 diproyeksikan mengalami defisit Rp130,38 miliar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menentukan prioritas belanja di tengah keterbatasan ruang fiskal. Infrastruktur jalan menjadi salah satu sektor yang harus menyesuaikan, meski pemeliharaan tetap didorong agar kondisi jalan provinsi tidak memburuk dan kebutuhan penanganan tidak membengkak pada tahun berikutnya.