DPRD DIY Soroti Kekurangan Guru hingga Ijazah Siswa Belum Diambil di Gunungkidul


HAIJOGJA.COM - DPRD DIY menyoroti kekurangan tenaga pendidik, kendala akses beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan (JKP), serta ijazah siswa yang belum diambil dari sekolah di Gunungkidul. Pemerintah daerah dan sekolah diminta memperkuat koordinasi agar persoalan tersebut tidak menghambat pemenuhan hak pendidikan.
Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik mengatakan, kekurangan guru di sekolah negeri perlu segera ditangani, terutama untuk mengantisipasi tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Menurutnya, mekanisme penggantian guru perlu disiapkan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
“Ketika ada guru yang pensiun, harus ada pengganti. Perlu ada mekanisme yang jelas sehingga kebutuhan guru di sekolah bisa segera dipenuhi dan proses pembelajaran tetap berjalan,” kata Imam, Selasa (17/11/2026).
Kekurangan tenaga pendidik juga terjadi di sejumlah sekolah negeri di DIY. Sekretaris Komisi D DPRD DIY Muhammad Syafi’i sebelumnya menyebut kebutuhan guru di sekolah negeri masih sekitar 1.653 orang.
Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat perekrutan tenaga pendidik baru belum dapat direalisasikan pada 2027. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan ialah mendatangkan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) melalui mutasi dari daerah lain.
Di Gunungkidul, data Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) setempat mencatat ada 147 guru honorer yang mengajar di SMA dan SMK negeri. Kebutuhan tenaga pendidik terutama terdapat pada guru bimbingan konseling (BK) dan sejumlah mata pelajaran.
Imam juga meminta akses beasiswa JKP dipermudah. Orang tua siswa yang menghadapi kendala penyaluran bantuan diminta menyampaikan persoalan tersebut kepada Balai Dikmen.
“Orang tua yang memiliki persoalan terkait beasiswa JKP bisa datang ke Balai Dikmen. Nanti Balai Dikmen yang mengomunikasikan dengan pihak sekolah agar persoalannya bisa dicarikan penyelesaian,” ujarnya.
Koordinasi antara orang tua, Balai Dikmen, dan sekolah diperlukan agar siswa yang berhak menerima bantuan tidak terhambat persoalan teknis maupun administrasi. Bantuan JKP untuk siswa SMA dan SMK tersebut dapat mencapai maksimal Rp4 juta.
Persoalan lain yang disoroti DPRD DIY ialah ijazah siswa yang belum diambil dari sekolah. Temuan itu diketahui saat kunjungan ke Kabupaten Gunungkidul pekan lalu.
Imam menilai komunikasi antara sekolah dan orang tua perlu diperkuat. Sejumlah keluarga merasa sungkan mengambil ijazah karena masih memiliki tanggungan administrasi. Menurutnya, kendala tersebut tidak semestinya membuat hak siswa untuk mendapatkan ijazah terabaikan.
Ia juga meminta pendataan calon penerima bantuan pendidikan diperkuat melalui koordinasi Balai Dikmen dan Dinas Sosial. Relawan perlindungan sosial diharapkan membantu masyarakat melengkapi data yang diperlukan.
“Koordinasi dengan Dinas Sosial perlu diperkuat. Relawan perlindungan sosial juga perlu terus didorong untuk mendampingi masyarakat dalam mengisi data melalui tautan yang tersedia. Jangan sampai anak-anak yang membutuhkan bantuan justru tidak terdata karena persoalan administrasi,” katanya.
Imam berharap persoalan kekurangan guru, akses beasiswa, dan administrasi ijazah dapat ditangani dengan mekanisme yang jelas. Menurutnya, pemenuhan hak pendidikan siswa tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga ketepatan pendataan dan penyelesaian persoalan di tingkat sekolah.