DPRD DIY Minta Rencana Barak Militer di Kawasan Hutan Dikaji Matang


HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mengingatkan rencana pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang di kawasan hutan harus dikaji secara matang. Kebutuhan pertahanan negara, kata legislatif, tidak boleh mengancam hutan maupun lahan pertanian produktif yang jumlahnya semakin terbatas.
Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan, rencana pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan alih fungsi lahan pertanian di DIY yang hampir mencapai 1.000 hektare setiap tahun. Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memutuskan penggunaan kawasan hutan atau lahan pertanian untuk kepentingan pertahanan.
"Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita pikirkan bersama agar tidak semakin memperbesar kehilangan lahan produktif," kata Andriana, Senin (16/11/2026).
Wacana penggunaan kawasan hutan untuk kebutuhan pertahanan muncul dalam Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertemuan yang digelar DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 itu memunculkan informasi mengenai permintaan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung pertahanan negara.
Andriana menegaskan Komisi B DPRD DIY tidak mempersoalkan kebutuhan pertahanan. Namun, keterbatasan ruang di DIY membuat setiap rencana pemanfaatan lahan perlu memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kawasan hutan, ujarnya, memiliki fungsi ekologis untuk menjaga sumber daya air dan melindungi keanekaragaman hayati, serta nilai edukasi, budaya, dan spiritual bagi masyarakat.
DPRD DIY juga menyoroti perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang dinilai menjadi salah satu penopang produksi pangan daerah. Andriana menyebut kepentingan pertahanan dan ketahanan pangan semestinya berjalan beriringan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
"Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan," ujarnya.
Komisi B DPRD DIY mencatat lima aspek yang perlu diperhatikan jika ada permohonan penggunaan kawasan hutan atau lahan pertanian untuk kepentingan pertahanan. Aspek tersebut meliputi keterbukaan informasi mengenai lokasi, luas, status lahan, tujuan, dan bentuk kegiatan; kepastian hukum; kajian dampak lingkungan dan sosial yang mencakup ekosistem, ketersediaan air, keanekaragaman hayati, serta masyarakat sekitar; perlindungan LP2B dan kemampuan produksi pangan daerah; serta pelibatan pemerintah daerah, instansi kehutanan, institusi pertahanan, instansi pertanian dan tata ruang, akademisi, dan masyarakat terdampak.
Andriana juga mengingatkan pentingnya menjadikan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana sebagai pijakan dalam kebijakan pembangunan. Prinsip tersebut menekankan keseimbangan kehidupan manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya.
Sebagai langkah awal, Komisi B DPRD DIY berencana mengundang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY untuk membahas perkembangan wacana pemanfaatan kawasan hutan. DPRD ingin mengetahui komunikasi yang telah berlangsung antara instansi terkait dan pemerintah daerah mengenai rencana tersebut.
Andriana menilai pemerintah daerah perlu dilibatkan agar pemanfaatan ruang tetap memperhatikan karakteristik wilayah DIY. Dengan keterbatasan lahan, penggunaan setiap kawasan harus diperhitungkan secara cermat.