Bukan Karena Penolakan Warga, Ini Alasan Sleman Tak Dapat Kuota Transmigrasi 2025

HAIJOGJA.COM – Kabupaten Sleman tercatat sebagai satu-satunya wilayah di DIY yang tahun ini tidak mendapat jatah program transmigrasi dari Kementerian Transmigrasi (Kementrans).

Pihak kementerian menegaskan, keputusan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan isu penolakan warga terhadap kehadiran transmigran.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin, menjelaskan bahwa kuota transmigrasi nasional pada 2025 memang sangat terbatas, hanya 95 kepala keluarga.

Alasan Sleman Tak Dapat Kuota Transmigrasi 2025

Kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain, termasuk di Jawa Tengah.

“Bukan juga karena Sleman punya masalah apa begitu, kuota nasional saja yang memang sedikit,” kata Sigit ditemui di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BBPPM) Yogyakarta di Kalurahan Tridadi Sleman, Kamis (25/9/2025), dikutip dari Harian Jogja.

Ia mengakui ada penolakan transmigran di beberapa daerah, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, namun menurutnya hal itu lebih pada persoalan komunikasi. Sigit tidak merinci lebih jauh soal bentuk komunikasi yang dimaksud.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus program transmigrasi kini bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan meningkatkan kesejahteraan di lokasi transmigrasi.

Salah satunya melalui program Trans Tuntas, yang dirancang untuk menyelesaikan masalah lahan secara cepat, memastikan transmigran memiliki hak tanah yang legal, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

“Kami menyampaikan juga program kami ke warga yang tidak menginginkan [menolak] adanya transmigran. Kalau daerah tidak meminta adanya transmigran ya tidak ada. Kebijakan kami juga memprioritaskan warga lokal lewat program transmigrasi lokal,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan perlunya mengubah cara pandang terhadap transmigrasi.

Menurutnya, program ini tidak lagi relevan bila hanya dianggap sebagai pemindahan warga miskin ke daerah baru.

“Pola pikir perlu diubah. Transmigrasi dilakukan untuk menciptakan daerah baru yang diharapkan jadi pendukung swasembada pangan,” kata Roberth.

Ia menambahkan, seluruh kebijakan transmigrasi saat ini diarahkan untuk mendukung delapan misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Gibran yang dikenal dengan Asta Cita.

“Ujungnya kesejahteraan pangan; akan dibuat sentra baru kawasan transmigrasi,” katanya.