BGN Kembalikan Rp70 Triliun ke Presiden Prabowo, Penyerapan Anggaran Program Makan Bergizi Rendah

HAIJOGJA.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui bahwa lembaganya belum bisa menyerap seluruh anggaran yang disediakan tahun ini.

Dari total dana yang disiapkan pemerintah, sekitar Rp70 triliun akan dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dadan, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh masyarakat yang berhak.

Namun, dari total alokasi Rp71 triliun ditambah dana cadangan Rp100 triliun, tidak semuanya dapat digunakan tahun ini.

“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025), di kutip dari Detik.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah untuk tahun depan akan meningkat tajam.

BGN Kembalikan Rp70 Triliun ke Presiden Prabowo

BGN diproyeksikan menerima Rp268 triliun, menjadikannya lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.

Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan melalui APBN mencapai Rp335 triliun untuk memperkuat pelaksanaan program MBG.

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” ujar Dadan.

Tanggapan Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa dana Rp70 triliun yang dikembalikan BGN sebenarnya berasal dari dana cadangan sebesar Rp100 triliun yang belum resmi dialokasikan.

“Yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada,” kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Ia menegaskan, yang sedang dipantau saat ini adalah penyerapan Rp71 triliun anggaran yang sudah resmi diberikan kepada BGN.

“Yang penting kita lihat itu yang Rp71 triliun, bukan yang dikembalikan. Kita pantau seberapa besar yang bisa terserap sampai akhir tahun. Programnya bagus, jadi harus kita dorong agar penyerapannya juga optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, hingga awal Oktober 2025, realisasi penerima manfaat program MBG baru mencapai 31,2 juta orang.

Dari total anggaran Rp71 triliun, yang sudah terserap sekitar Rp20,6 triliun atau 29%.

“Nah, kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia, Sumatera, dengan 6,6 juta penerima, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya,” imbuhnya.