Bantul Kekurangan 15.000 LPJU, DPRD Dorong Pemanfaatan Pokir


HAIJOGJA.COM - Kabupaten Bantul masih membutuhkan sekitar 15.000 lampu penerangan jalan umum (LPJU). DPRD Bantul mendorong agar pengadaan lampu jalan memanfaatkan anggaran reguler APBD dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan.
Kebutuhan penerangan itu terutama berada di ruas jalan yang rawan kecelakaan lalu lintas dan lokasi yang berpotensi mengalami gangguan keamanan. Hingga akhir 2026, sekitar 13.000 LPJU telah terpasang di Bantul, sedangkan kebutuhan di 1.001 ruas jalan kabupaten diperkirakan mencapai 28.000 unit.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bantul, Dwi Kristiantoro, mengatakan Dinas Perhubungan Bantul telah melakukan kajian dan pemetaan kebutuhan LPJU. Ia mendorong pengadaan lampu jalan mengacu pada hasil kajian tersebut agar pemasangan sesuai kebutuhan dan prioritas.
“Jadi mana yang yang rawan, baik terkait dengan keamanan lingkungan maupun juga keamanan pengguna jalan itu harus diprioritaskan,” kata Dwi, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dwi, penentuan lokasi pemasangan perlu didasarkan pada survei lapangan, dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama tingkat kerawanan kecelakaan. Masukan dan aspirasi masyarakat juga dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi prioritas.
Ia menilai kebutuhan LPJU di Bantul masih besar sehingga anggaran yang tersedia perlu digunakan sesuai skala prioritas. Pemasangan di lokasi yang membutuhkan penerangan diharapkan dapat menekan kecelakaan lalu lintas dan potensi insiden kriminal, terutama pada malam hari.
Dwi menyebut pengadaan LPJU dapat dibiayai melalui APBD reguler maupun pokir anggota DPRD. Pemanfaatan kedua sumber pendanaan itu diharapkan membantu memenuhi kebutuhan lampu jalan.
“Namun untuk pokir dewan tentu saja harga dan spesifikasimya tidak sama dengan yang reguler agar semua juga bisa terkover,” ujarnya.
Sejumlah anggota DPRD Bantul telah melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Hasil penjaringan tersebut dapat menjadi usulan pengadaan LPJU melalui pokir.
Dwi mengatakan poin-poin hasil reses rencananya disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Januari 2027 untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program.
“Nanti pas Januari 2027 poin-poin hasil reses akan kami masukkan ke Bappeda untuk kemudian ditindaklanjuti. Semoga nanti ada banyak pokirnya untuk pengadaan LPJU,” katanya.