HAIJOGJA.COM — Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) berencana memberikan seragam sekolah gratis.

Program ini ditujukan bagi para siswa yang baru masuk jenjang SD dan SMP di seluruh Kabupaten Bantul pada tahun 2026 mendatang.

“Untuk pengadaan seragam kita rencanakan di tahun 2026 akan diberikan seragam gratis untuk siswa siswi yang ada di Kabupaten Bantul. Ini adalah khusus untuk siswa siswi atau murid baru di tahun 2026,” kata Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setyanto di Bantul, Senin, 18 Agustus 2025.

Menurutnya, pemberian seragam sekolah gratis merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam mendukung dunia pendidikan.

Baca JugaRamai Pemda Naikkan PBB, Bupati Bantul Tegas Tak Ikutan

Selain itu juga bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua siswa.

Di mana, membeli seragam sekolah kerap dianggap sebagai beban bagi keluarga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Oleh karena itu, pemerintah ingin mengambil peran aktif dalam memberikan fasilitas pendidikan dasar secara lebih inklusif.

Namun demikian, ia tidak mengungkapkan rincian pasti mengenai jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada program yang masuk rencana kerja tahun 2026 ini.

Baca JugaPemkab Bantul Tegaskan Program MBG Sepenuhnya Dibiayai Pusat

Adapun pihaknya masih dalam proses perhitungan kebutuhan secara menyeluruh, termasuk jumlah siswa baru dan harga kain seragam.

“Anggarannya lumayan, dan sudah kita usulkan, sudah kita hitung, cuma nanti di tahun 2026 kita cek kembali dan hitung kembali baru ketahuan berapa biaya, dan ini masih dalam proses pengadaan barang dan jasa, jadi masih harus banyak proses yang kita lalui,” ungkapnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah bentuk dari bantuan seragam.

Berdasarkan kesepakatan sementara, seragam sekolah gratis tidak akan diberikan dalam bentuk pakaian jadi, melainkan berupa kain.

Ini dimaksudkan agar masing-masing siswa bisa menyesuaikan ukuran seragam dengan kebutuhan masing-masing.

Selain itu, adanya permintaan menjahit seragam dari ratusan hingga ribuan siswa baru di Bantul dapat memberikan dampak positif bagi roda ekonomi masyarakat, khususnya sektor jasa penjahitan lokal.

“Jadi, dengan adanya seragam ini diharapkan bisa lebih pas dan nyaman ketika dipakai oleh anak-anak. Dan harapan kita adalah para penjahit di Kabupaten Bantul bisa ikut berpartisipasi dan mengalami peningkatan roda perekonomian,” tuturnya.

Pemberian seragam dalam bentuk kain dinilai lebih fleksibel karena ukuran pakaian anak bisa sangat bervariasi, meskipun dalam satu kategori ukuran yang sama.

Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaknyamanan jika seragam diberikan dalam ukuran standar.

Oleh karena itu, solusi pemberian kain dinilai paling efisien dan memberikan manfaat tambahan bagi pelaku UMKM lokal seperti penjahit.

Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Herry Fahamsyah menyatakan dukungannya terhadap rencana program ini.

Ia menyampaikan bahwa dalam diskusi antara pihak eksekutif dan legislatif, terdapat beberapa skema bantuan yang dipertimbangkan, mulai dari seragam jadi hingga seragam berbentuk kain.

Namun, pihaknya mendorong agar bantuan diberikan dalam bentuk kain saja.

“Kami di Komisi D mendorong agar wujud seragam berbentuk kain saja, agar masing-masing siswa jahit sendiri. Tetapi, tidak termasuk ongkos jahit. Karena kalau nanti ongkos jahit masuk, persoalannya adalah surat pertanggungjawaban (SPJ)-nya,” ujar Herry.

Dengan skema tersebut, bantuan akan tetap efektif dalam membantu siswa tanpa menambah kerumitan dalam pengelolaan anggaran.