HAIJOGJA.COM — Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mengungkapkan sebanyak 2.323 warga Kota Jogja menganggur.
Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Kota Jogja Erna Nur Setyaningsih mengungkapkan bahwa mayoritas pengangguran di Kota Jogja merupakan lulusan SMK.
Lebih rinci dipaparkannya, sebanyak 765 orang lulusan SMK, 624 orang lulusan SMA, 141 orang lulusan Sarjana (S-1), 66 orang lulusan D-3, dan 22 orang lulusan S-2.
“Pengangguran di Kota Jogja terbanyak adalah lulusan SMK,” ujar Erna, Jumat, 15 Agustus 2025.
Fenomena ini cukup memprihatinkan karena lulusan SMK sejatinya dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja dengan keahlian terapan yang spesifik.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang belum berhasil mendapatkan pekerjaan setelah lulus.
Menurut Erna, salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK adalah keterbatasan jaringan dan kurangnya informasi mengenai peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.
Bagaimana Solusi Pemerintah Kota Jogja
Untuk menanggulangi masalah tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengoptimalkan keberadaan Forum Bursa Kerja Khusus (BKK), yaitu lembaga penempatan tenaga kerja yang dibentuk di lingkungan SMK dan perguruan tinggi.
Forum BKK berfungsi sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyaluran alumni ke dunia industri.
“Kita meningkatkan kerja sama Forum BKK, baik universitas maupun SMK. Kita kolaborasikan agar penyaluran kerja lebih optimal,” kata Erna.
Dinsosnakertrans juga terus mendorong peningkatan kesiapan kerja bagi lulusan SMK melalui penyuluhan dan bimbingan jabatan.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah melibatkan motivator dan perwakilan dari perusahaan untuk memberikan pembekalan, wawasan dunia kerja, serta meningkatkan kepercayaan diri calon tenaga kerja muda.
“Sasarannya anak-anak SMK, menyiapkan mereka untuk bekerja, lalu kami hubungkan dengan dunia usaha dan industri,” tambah Erna.
Tidak hanya itu, berbagai program strategis juga dijalankan oleh pemerintah kota untuk memperluas akses kerja.
Beberapa di antaranya adalah penempatan tenaga kerja melalui skema Angkatan Kerja Lokal Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN), pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), program padat karya infrastruktur, serta pelatihan kerja berbasis kompetensi.
Semua program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian para pencari kerja di Yogyakarta.
Untuk mendukung akses informasi lowongan kerja, pemerintah menyediakan layanan bursa kerja online yang dapat diakses melalui berbagai platform digital.
Masyarakat bisa memanfaatkan website resmi Dinsosnakertrans, aplikasi Jogja Smart Service, serta aplikasi SIAP Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Ini menjadi bagian dari transformasi digital layanan publik yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pencari kerja.
Sebagaimana turut ditekankan oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, pentingnya pemanfaatan data pengangguran oleh institusi pendidikan untuk tujuan riset dan pengambilan kebijakan.
“Kalau data tidak dibangkitkan dan diurai satu per satu, hanya tinggal data. Saya yakin bersama perguruan tinggi, data itu bisa dihidupkan dan menjadi solusi,” ujar Hasto.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan keterampilan dan tanggung jawab lulusan SMK sangat penting agar bisa bersaing secara kompetitif di pasar tenaga kerja yang dinamis.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri dinilai sangat krusial untuk membuka akses kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar.
