Pemkot Yogyakarta Keroyok Penanganan Stunting, Targetkan Prevalensi di Bawah 10 Persen
HAIJOGJA.COM – Pemkot Yogyakarta keroyok penanganan stunting dengan melibatkan berbagai perangkat daerah secara terpadu untuk menurunkan angka prevalensi menjadi di bawah 10 persen.
Berbagai langkah strategis dilakukan untuk mencapai target ini, mulai dari keterbukaan data stunting yang dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah hingga pelibatan aktif berbagai dinas dalam penanganan dan pencegahan kasus stunting.
Dikutip dari Jogja Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, mengungkapkan bahwa per April 2025 prevalensi stunting berada di angka 11,3 persen.
Sementara data per 20 Mei 2025 melalui sistem Jogja Smart Service (JSS) mencatat stunting sebesar 10,49 persen, wasting sebesar 5,77 persen, dan underweight sebesar 11,58 persen.
Emma menyatakan bahwa target yang dicanangkan Wali Kota adalah menekan angka stunting hingga satu digit, mengikuti jejak provinsi lain seperti Bali, serta sejalan dengan target nasional sebesar 18 persen.
Sebaran stunting tercatat di sejumlah kelurahan, seperti Pringgokusuman, Ngupasan, dan Kotabaru. Kasus wasting dan underweight juga tersebar di beberapa wilayah, yang semuanya harus diawasi ketat karena berisiko berkembang menjadi stunting.
Emma menambahkan bahwa intervensi dari sektor kesehatan hanya berkontribusi sekitar 30 persen dalam penanganan stunting, sedangkan 70 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan dan asupan makanan.
Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor sangat diperlukan, melibatkan kelurahan, kemantren, puskesmas, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam rapat dinas menekankan pentingnya kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menanggulangi stunting.
Ia menginstruksikan agar data stunting dibagikan kepada para lurah dan OPD terkait, agar semua pihak memahami kondisi di wilayah masing-masing.
Hasto juga meminta sinergi dengan Kementerian Agama untuk memperoleh data calon pengantin serta optimalisasi peran 495 TPK di kelurahan.
Para lurah juga diharapkan aktif dalam pemantauan dan pemberian dukungan gizi kepada balita yang mengalami stunting.
