HAIJOGJA.COM – Pemerintah Kabupaten Bantul resmi membentuk Satuan Tugas program Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG).

Satgas MBG ini bertujuan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan dengan aman dan optimal, khususnya di wilayah Bantul.

Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di daerah.

Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas menegaskan bahwa pihaknya akan bergerak cepat mengidentifikasi potensi masalah dan mencari solusi bersama.

Baca JugaUji Coba Jembatan Pandansimo Dibuka Besok, Cek Jadwal dan Mekanismenya

“Langkah awal Satgas adalah mengidentifikasi apa yang kurang, apa yang perlu dikoordinasikan, serta memberikan alternatif saran perbaikan,” ujar Agus, Sabtu (27/9/2025).

Peran Satgas MBG Bantul

Agus menegaskan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan tanpa insiden.

Menurutnya, meski pelaksanaan program selama ini dijalankan langsung oleh pemerintah pusat, Satgas di tingkat kabupaten akan berperan sebagai penghubung sekaligus pengawas.

“Kalau ada kasus, tentu akan ada upaya identifikasi, surveilans epidemiologi, dan pemulihan. Itu wajib dilakukan sesuai regulasi yang berlaku,” katanya.

Baca JugaYoga Andry Tolak Pembelaan Usai Dituntut Mati, Janji Penuhi Pesan Keluarga Korban

Ia menambahkan, pembentukan Satgas tidak hanya sekadar menjalankan instruksi, tetapi juga membangun kolaborasi.

Satgas akan menghadirkan forum diskusi bersama jika ada persoalan, sehingga solusi dapat ditemukan dengan cepat dan tepat.

“Semua masalah harus kita pahami dan diskusikan bersama untuk mencari solusi terbaik,” tegas Agus.

Tahap Awal dan Koordinasi Satgas MBG Bantul

Agus menjelaskan bahwa Satgas MBG masih berada pada tahap awal untuk memetakan koordinasi, termasuk dengan sekolah-sekolah pelaksana maupun pihak terkait lainnya.

“Selama ini program dijalankan pusat, sehingga update jumlah maupun lokasi penyelenggara belum sepenuhnya kami pegang. Itu yang akan segera kami sinkronkan melalui Satgas,” jelasnya.

Ia menilai hambatan di awal pelaksanaan program nasional merupakan hal wajar.

Dengan adanya Satgas, pemerintah daerah akan lebih aktif terlibat untuk memastikan layanan berjalan lancar sekaligus mencegah potensi insiden.

“Intinya, program ini baik dan daerah harus mendukung penuh agar anak-anak mendapatkan layanan makan bergizi dengan aman dan optimal,” tutupnya.