HAIJOGJA.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah menargetkan angka kemiskinan turun ke kisaran 9,97–10,38 persen pada 2026.

Untuk mewujudkan target tersebut, berbagai program sudah disiapkan.

Kepala Bapperida DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menerangkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial.

Pemda juga telah mendorong perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik.

Baca JugaDPRD dan Pemda DIY Sepakati Perubahan APBD 2025, Apa yang di Fokuskan?

“Kemiskinan itu tidak hanya soal bansos. Kita juga harus melihat akar masalah, termasuk aspek sosial, mental, hingga pemberdayaan ekonomi,” ungkap Ni Made, Selasa (9/9/2025), dikutip dari Harian Jogja.

Strategi Pemda DIY Tekan Angka Kemiskinan 2026

Program yang disiapkan ini terdiri dari pembinaan UMKM, pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, serta membuka akses kerja bagi masyarakat miskin.

Pemda juga melibatkan perguruan tinggi dan dunia usaha, terutama lewat sekolah vokasi, agar lulusannya bisa langsung terserap pasar kerja.

Walaupun memiliki anggaran terbatas, Ni Made menegaskan target tidak akan diturunkan.

Baca JugaKINANTI: Inovasi Layanan Industri Berbasis Budaya dari Pemda DIY

Kata dia, APBD hanya menyumbang 9,2 persen dari total pembangunan.

Karena itu, Pemda mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari keraton, kampus, komunitas, hingga dunia usaha dan koperasi.

“Kami tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tapi juga berusaha mengoptimalkan aset daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal,” jelasnya.

Wilayah selatan DIY, seperti Gunungkidul dan Kulonprogo, menjadi prioritas utama karena masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Ada 15 kapanewon dan empat kemantren yang ditetapkan sebagai fokus penanganan, berdasarkan indikator seperti persentase penduduk miskin, ketahanan pangan, kondisi desa, hingga jumlah rumah tidak layak huni.

Ni Made menambahkan, walaupun dinamika anggaran bisa memicu keterlambatan tetapi program tetap harus berjalan.

“Yang jelas, kita tetap komit pada target yang ditetapkan. Walaupun mungkin tidak bisa cepat, tapi kita akan menuju ke sana. Harus optimis, kalau tidak optimis nanti Pemda bisa stagnan,” tegasnya.

Mengenai persentase, ia menekankan bahwa angka kemiskinan DIY memang tertinggi di Jawa, tapi jumlah penduduk miskinnya tidak sebanyak terlihat di data persentase.

“Penduduk kita relatif lebih sedikit dibanding provinsi lain, sehingga ketika dihitung, persentasenya menjadi tinggi. Padahal jika dilihat dari jumlah orang miskinnya, tidak sebesar itu,” jelasnya.

Walaupun tantangan masih ada, sejumlah indikator lain menunjukkan perkembangan positif.

Tingkat pengangguran terbuka DIY di bawah rata-rata nasional, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempati posisi kedua tertinggi nasional.

Hal ini menandakan bahwa upaya pembangunan terus bergerak ke arah yang baik, meski kemiskinan belum sepenuhnya teratasi.

Senada dengan itu, Penjabat (Pj) Sekda DIY, Aria Nugrahadi, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan jadi prioritas utama.

Strategi yang ditempuh bukan hanya bantuan langsung, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat.

“Ada beberapa skema nanti kita lakukan, baik itu melalui konsep pemberdayaan maupun intervensi langsung ke masyarakat,” ujarnya.