HAIJOGJA.COM — Berapa take home pay (THP) terbaru usai DPR hapus tunjangan rumah?

Penghapusan tunjangan rumah dan sejumlah tunjangan lain merupakan salah satu tuntutan dalam demo 25 Agustus-1 September 2025.

Rangkaian demo ini kemudian melahirkan 17 Tuntutan Rakyat yang didesak untuk segera diwujudkan pada 5 September 2025 lalu.

Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, DPR menyatakan tunjangan perumahan anggota Dewan dihentikan.

Baca JugaDPR Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, Keluarkan 6 Putusan ini

Selain itu, ada beberapa tunjangan lain yang dipangkas.

“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Beberapa elemen gaji yang dipangkas di antaranya tunjangan listrik, tunjangan telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.

Dalam pemberian gaji para anggota DPR ini, Dasco menegaskan akan mengedepankan transparansi.

Baca JugaDeadline 17+8 Tuntutan Rakyat Besok 5 September 2025, Begini Perkembangannya

Sebagai bukti, pada konferensi pers tersebut pihaknya turut mengumumkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima anggota tiap bulannya.

“Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa Komponen-komponen tunjangan, serta Hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media,” ujarnya.

Dalam dokumen THP yang dilampirkan, DPR menerima Rp65,5 juta tiap bulannya.

Angka ini telah berkurang dari yang sebelumnya diberitakan mencapai Rp105 juta per bulan berkat tunjangan perumahan.

Take Home Pay Terbaru usai DPR Hapus Tunjangan Rumah

Gaji pokok dan tunjangan jabatan (Melekat)

1. Gaji Pokok: Rp 4.200.000

2. Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000

3. Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000

4. Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000

5. Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680

6. Uang sidang/paket: Rp 2.000.000

Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680.

Tunjangan konstitusional

7. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000

8. Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000

9. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000

10. Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan

a. fungsi legislasi: Rp 8.461.000

b. fungsi pengawasan: Rp 8.461.000

c. fungsi anggaran: Rp 8.461.000

Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

Total bruto: Rp 74.210.680

Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950

Tak home pay: Rp 65.595.730