Demo 1 September 2025 di Jogja, Ini Sejumlah Tuntutannya!
HAIJOGJA.COM – Aliansi Jogja Memanggil mengadakan aksi damai di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, pada Senin (1/9) siang.
Mereka menuntut dihentikannya tindakan brutal aparat kepolisian.
Massa, sebagian besar mengenakan pakaian berwarna cerah, mulai berdatangan sekitar pukul 10.00 WIB.
Mahasiswa UGM ikut serta, terlihat dengan jas almamater mereka.
Antusiasme peserta terus meningkat hingga orasi resmi dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.
Para orator secara bergantian menyampaikan orasinya dalam aksi bertajuk “Jogja Memanggil: Maklumat Rakyat”.
Mereka mengecam arogansi dan kekerasan aparat keamanan, sekaligus menuntut reformasi menyeluruh Polri dan TNI.
Selain itu, massa juga menyoroti tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan rakyat.
“Siapa yang marah?” teriak salah satu orator.
“Rakyat!!” jawab peserta serentak.
“Siapa kita?” lanjut orator.
“Rakyat!!” sahut kembali massa, dikutip dari CNN.
Tuntutan Demo 1 September 2025 di Jogja
Dalam keterangan persnya, Aliansi Jogja Memanggil memberikan ultimatum kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu mundur dari jabatan jika tuntutan tidak dipenuhi.
Aksi ini juga menyoroti kematian demonstran, termasuk Affan Kurniawan dan mahasiswa Amikom Rheza Sendy Pratama, sebagai pemicu kemarahan publik.
“Kematian dua di antara banyaknya demonstran ini menjadi simbol luka kolektif bangsa. Publik merasakan marah, kecewa, sekaligus takut. Marah karena nyawa manusia diperlakukan begitu murah, kecewa karena reformasi kepolisian yang dijanjikan sejak dua dekade lalu tak kunjung terwujud, dan takut karena siapapun bisa menjadi korban berikutnya,” ungkap Juru Bicara Jogja Memanggil, Bung Koes.
Belasan tuntutan aksi mencakup yaitu menghentikan pemangkasan anggaran pendidikan dan mewujudkan pendidikan gratis, mengusut tuntas kekerasan aparat yang merenggut nyawa rakyat, membebaskan semua demonstran, pejuang lingkungan, HAM, dan demokrasi.
Mereka juga menuntut reformasi total Polri dan TNI, penarikan militer ke barak, penghapusan komando teritori, serta pencabutan UU TNI, menurunkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta mengenakan pajak tinggi bagi orang kaya, menghapus program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tunjangan di luar gaji pokok bagi pejabat, DPR, serta perwira TNI-Polr, menyetarakan gaji pejabat dengan upah buruh rata-rata.
Selain itu, mereka menuntut kenaikan upah buruh, penurunan harga kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis bagi rakyat, pembatalan proyek strategis nasional, pemberantasan mafia tanah, pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan kenaikan status kepahlawanan Soeharto, serta penegakan hukum terhadap pejabat dan aparat pelanggar HAM.
Aliansi menegaskan, jika satu pun tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan mendesak Prabowo-Gibran mundur dan menggelar pemilu ulang.
