HAIJOGJA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait viral beredarnya foto angket yang menyatakan persetujuan wali murid terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu poin persetujuan yang menjadi perhatian warganet hingga viral adalah bahwa orang tua setuju atas risiko kejadian yang tidak diinginkan, seperti keracunan, serta tidak akan menuntut pihak penyelenggara atas kejadian tersebut.

Diketahui, surat pernyataan tersebut beredar di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Brebes.

Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Brebes Arya Dewa Nugroho menegaskan bahwa pihaknya tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau masalah keamanan pangan.

“Informasi yang beredar seolah-olah BGN lepas tangan adalah tidak benar,” kata Arya dalam pernyataannya di Brebes, Selasa (16/9).

Arya menjelaskan, insiden tersebut telah ditindaklanjuti dengan mediasi antara pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan MTsN 2 Brebes.

Dalam proses mediasi tersebut, pihak sekolah menarik kembali angket yang sebelumnya beredar dan memberikan penjelasan kepada wali murid.

Dijelaskan bahwa formulir tersebut semata-mata bertujuan untuk mendata alergi siswa, bukan untuk membebaskan tanggung jawab pihak manapun.

“Hasil dari mediasi, pihak MTs menarik angket tersebut dan menjelaskan ke wali murid bahwasanya angket tersebut ditarik dan murni membagikan angket terkait alergi siswa saja,” jelas Arya.

Lebih lanjut, pihak sekolah menyatakan kesediaannya untuk menjadi penerima manfaat Program MBG.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dari BGN.

Kepala MTsN 2 Brebes Syamsul Maarif menyampaikan bahwa tujuan dari angket yang sempat menimbulkan polemik tersebut adalah untuk memeriksa kesiapan siswa dalam mengikuti program MBG.

Selain itu, angket tersebut juga bertujuan mendata kondisi kesehatan dan kemungkinan alergi makanan pada siswa.

“Adapun surat pernyataan yang beredar dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan siswa-siswi dalam menerima program MBG, mengingat kondisi kesehatan siswa-siswi serta adanya alergi atau ketidakcocokan dalam hal makanan dari program tersebut,” jelas Syamsul.