Update Banjir di Bali: 9 Tewas, 2 Hilang, Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat
HAIJOGJA.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir di Bali sebabkan 9 orang meninggal dunia dan 2 lainnya dinyatakan hilang.
Banjir yang terjadi sejak Rabu (10/9) tersebut melanda enam kabupaten dan kota di Provinsi Bali.
Selain korban jiwa dan hilang, total 620 warga turut terdampak dalam bencana ini.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, data tersebut merupakan hasil kaji cepat penanganan darurat yang diperoleh hingga pukul 18.45 WIB.
BNPB mencatat wilayah terdampak banjir meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Gianyar, Klungkung, Badung, dan Tabanan.
“Rincinya, 202 kepala keluarga atau 620 jiwa terdampak, sebanyak 9 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 2 orang hilang,” ujarnya di Jakarta.
Abdul Muhari menjelaskan bahwa korban terbanyak berada di Kota Denpasar, yaitu 5 orang meninggal dunia dan 2 orang hilang.
Di Kabupaten Jembrana, 2 orang dilaporkan meninggal dengan 103 kepala keluarga atau 200 jiwa terdampak.
Sementara di Gianyar dan Badung masing-masing terdapat satu korban jiwa.
Untuk wilayah Klungkung, tercatat 99 kepala keluarga atau sekitar 420 jiwa terdampak banjir, sedangkan data dari Kabupaten Tabanan masih dalam proses pendataan.
Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB menginformasikan bahwa banjir memaksa warga untuk mengungsi.
Di Kabupaten Jembrana, sebanyak 85 warga mengungsi ke Balai Desa Yeh Kuning, Balai Banjar Yeh Kuning, Mushalla Assidiqie, dan Mushalla Darul Musthofa.
Sementara itu, di Kota Denpasar, 108 orang mengungsi ke lokasi aman seperti SD 25 Pemecutan, Banjar Sedana Merta Ubung, serta Banjar Dakdakan Peguyangan.
Presiden Berduka, Instruksikan Tindak Cepat Tanggap Darurat Banjir
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, disampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan Kepala BNPB Suharyanto dan seluruh instansi terkait untuk segera mengambil langkah cepat di lokasi terdampak.
“Siang hari ini, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta instansi terkait lainnya untuk segera bertindak cepat di lokasi bencana,” kata Teddy sebagaimana dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu.
Presiden juga menekankan pentingnya distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran agar kebutuhan dasar warga terdampak dapat segera terpenuhi.
Atas perintah tersebut, Kepala BNPB Suharyanto langsung berangkat ke Bali pada Rabu siang untuk memimpin langsung penanganan tanggap darurat.
Bantuan logistik awal senilai Rp1.015.196.000 turut dibawa, terdiri dari 1 unit perahu karet dengan mesin, 300 paket sembako, 200 matras, 200 selimut, tiga unit pompa alkon 2HP, dua unit tenda pengungsi, dan 50 unit tenda keluarga.
Beberapa posko telah didirikan guna mendukung operasi gabungan dalam proses evakuasi, pendataan, serta distribusi bantuan kepada para penyintas banjir.
Bali Tetapkan Status Tanggap Darurat Akibat Banjir
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa Provinsi Bali saat ini berstatus tanggap darurat bencana.
“Pak Gubernur malam ini sudah tanda tangan, tadi kami diskusi semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan dua minggu tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar maka akan diralat menjadi cukup satu minggu,” kata dia di Denpasar, Rabu malam.
Ia menekankan bahwa status tanggap darurat bukanlah indikator ketidakmampuan pemimpin daerah, melainkan upaya administratif untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Maka dari itu, ia meminta masyarakat tidak panik dengan status ini.
“Kalau menetapkan status darurat seolah-olah tidak mampu, darurat ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan penanganan seorang pemimpin, karena terkait bencana tidak ada pemimpin sehebat apapun bisa menangani sendirian, darurat ini supaya kita berkolaborasi, pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan,” ujarnya.
Penetapan status ini memungkinkan pemerintah segera menjalankan perbaikan infrastruktur serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.
Beberapa kerusakan yang terjadi meliputi jalan longsor dan jembatan rusak.
“Kemudian infrastruktur yang lain ada jalan longsor, jembatan rusak, tetapi tadi kami sepakat mulai hari ini dan seterusnya itu akan di perbaiki, malam ini (dibagi) mana yang akan diperbaiki pemerintah daerah mana yang diperbaiki pemerintah pusat,” ujarnya.
Suharyanto menambahkan bahwa banjir di Bali disebabkan oleh tingginya curah hujan akibat gelombang ekuatorial rossby yang melintasi wilayah tersebut.
