UMK Jogja 2027 Dipastikan Naik, Besaran Masih Dibahas


HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kota Jogja memastikan Upah Minimum Kota (UMK) 2027 akan naik dibandingkan tahun ini, tetapi besaran kenaikannya belum ditetapkan. Dewan Pengupahan Kota Jogja masih membahas formula dan angka yang akan diusulkan kepada Wali Kota.
Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja, Sabar Sutrisno, mengatakan pembahasan telah melibatkan kalangan akademisi hingga Jumat (20/11/2026). Pembahasan besaran kenaikan masih berlangsung.
Sabar memastikan UMK 2027 akan lebih tinggi daripada UMK tahun ini yang sebesar Rp2.827.593. Penghitungan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah pusat. Setelah pembahasan Dewan Pengupahan selesai, hasilnya akan disampaikan kepada Wali Kota Jogja.
“Yang jelas UMK harus naik. Kalau tidak naik, kasihan nasib pekerja,” kata Sabar saat dihubungi, Minggu (22/11/2026). Ia menyebut penetapan UMK 2027 dijadwalkan pada 25 November. Para kepala daerah di DIY juga dijadwalkan menghadap Gubernur DIY pada Senin (23/11/2026) untuk membicarakan penetapan UMK.
Di tengah pembahasan tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja, H. Setyaji Hermawan, meminta kenaikan upah dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja. Menurut dia, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar 12,72% menjadi Rp2.725.000 tidak semestinya hanya dianggap sebagai penyesuaian rutin tahunan.
Setyaji menilai pemerintah perlu memastikan kenaikan upah dapat menjawab persoalan rendahnya upah pekerja di DIY, termasuk di Kota Jogja. Ia mengatakan upah di DIY masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain, sementara kebutuhan dasar masyarakat tidak seluruhnya lebih murah.
Menurut Setyaji, anggapan bahwa biaya hidup di DIY relatif rendah tidak bisa dijadikan alasan untuk mempertahankan standar upah yang rendah. Sejumlah kebutuhan, termasuk bahan bakar minyak (BBM), memiliki harga yang relatif sama dengan daerah lain.
Ia juga menyoroti budaya nrimo yang lekat dengan kehidupan masyarakat Jogja. Nilai tersebut, katanya, perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh membuat persoalan kesejahteraan pekerja terabaikan. Setyaji meminta pemerintah lebih terbuka merespons pembicaraan mengenai rendahnya upah yang ramai di media sosial, serta mengevaluasi dampak kenaikan UMP maupun UMK terhadap kehidupan pekerja.
Setyaji turut mengingatkan agar investasi di DIY, termasuk pengembangan pusat perbelanjaan atau mal, tidak bertumpu pada peluang menekan biaya tenaga kerja melalui standar upah rendah. Ia berharap kebijakan pengupahan dievaluasi secara menyeluruh dengan memperhitungkan inflasi dan berbagai kebutuhan hidup masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Daerah DIY menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000, naik 12,72% dari UMP 2026 yang sebesar Rp2.417.495. Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, penetapan tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.
Pemda DIY berupaya mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha agar kenaikan upah tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.