Tangani Kerusuhan dan Penjarahan, Prabowo Beri Arahan ke TNI hingga BIN
HAIJOGJA.COM — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan strategis kepada jajaran penting pemerintahan, seperti TNI, Polri, BIN, hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Arahan yang disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) ini berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
Terkhusus, hal ini untuk menghadapi situasi darurat yang tengah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sepekan ke belakang, seperti kerusuhan dan penjarahan.
Fokus utama dari instruksi ini adalah tindakan cepat, tegas, dan terkoordinasi dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran hukum yang mengganggu stabilitas nasional.
Presiden Prabowo Berfokus Stabilkan Keamanan Nasional
Usai rapat kabinet, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyampaikan hasil sidang tersebut kepada publik.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo secara aktif memantau perkembangan situasi keamanan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di ibu kota, DKI Jakarta.
“Teman-teman sebangsa dan setanah air, saya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil dari sidang paripurna kabinet Merah Putih yang baru saja kita selesaikan dan diutamakan untuk disampaikan,” ujar Sjafrie dalam konferensi pers, Minggu (31/8/2025).
Presiden menekankan pentingnya soliditas dan sinergi antara TNI dan :.
Kedua institusi ini diharapkan terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan publik dan menanggulangi gangguan terhadap ketertiban umum.
Tindak Tegas Kerusuhan dan Penjarahan Sesuai Hukum
Menanggapi maraknya tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah hukum yang tegas.
Kejahatan dalam bentuk perusakan atau pencurian massal harus ditindak secara tegas tanpa toleransi.
“Presiden memberi penegasan agar semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal baik itu dalam bentuk perusakan benda fasilitas umum dan harta milik pribadi supaya dilakukan suatu penindakan tegas dan secara hukum,” ujar Sjafrie.
Lebih lanjut, apabila terjadi gangguan yang menyasar keselamatan pribadi warga negara maupun kediaman pejabat negara, maka aparat wajib melakukan penanganan langsung secara tegas dan profesional.
“Polri dan TNI akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Arahan untuk BIN
Presiden Prabowo juga menugaskan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjalankan fungsi deteksi dini secara maksimal.
BIN diminta untuk terus mengamati dinamika di lapangan, termasuk potensi ancaman keamanan, dan segera melaporkan hasil temuan intelijen langsung kepada Presiden.
Hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan respons cepat terhadap segala bentuk gejolak yang berpotensi merusak stabilitas negara.
Arahan kepada Mendagri dan Kepala Daerah
Kementerian Dalam Negeri juga mendapatkan instruksi penting dari Presiden.
Mendagri diminta untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap stabil serta berkoordinasi intensif dengan kepala daerah dalam menghadapi situasi yang berkembang.
Presiden juga meminta agar Mendagri ikut mencermati kondisi ekonomi di daerah, khususnya yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
Penanganan ekonomi yang tepat dianggap sebagai bagian penting dari strategi stabilisasi nasional.
Arahan untuk TNI Jaga Keamanan dan Penertiban SDA
Demi menguatkan pertahanan dan keamanan nasional, Panglima TNI beserta Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU ditugaskan untuk menjaga ketertiban di seluruh wilayah negara.
Mereka juga diminta untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengawasan terhadap eksploitasi SDA yang melanggar hukum menjadi prioritas, guna mencegah konflik horizontal dan menjaga integritas wilayah.
Sinergi Polri dan Kejaksaan Agung
Instruksi lainnya ditujukan kepada Kapolri untuk memperkuat kerjasama dengan Jaksa Agung.
Tujuannya adalah mempercepat proses penegakan hukum terhadap semua pelanggaran yang terjadi di wilayah Indonesia.
Hal ini mencerminkan komitmen pemerintahan Prabowo dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
“Ini adalah pesan yang perlu saya sampaikan atas petunjuk Bapak Presiden agar ini diketahui dan dipahami seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Presiden akan selalu serta rakyat dan selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan rakyat bersama dukungan TNI dan juga Polri dan bersama-sama seluruh ormas yang ada di wilayah kita,” pungkas Sjafrie.
