Serikat Pekerja Usulkan UMK Kulon Progo 2027 Naik 5%-7%


HAIJOGJA.COM - Forum Serikat Pekerja Serikat Buruh Kulon Progo mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar 5%-7%. Besaran tersebut dinilai moderat dan realistis karena mempertimbangkan kepentingan pekerja serta kemampuan pengusaha.
Pembahasan UMK 2027 kini memasuki tahap penting. Pemerintah daerah harus menyelesaikan proses rekomendasi sebelum tenggat penetapan pada 25 November 2026, dengan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) melibatkan empat unsur dalam penghitungan upah minimum.
Koordinator Forum Serikat Pekerja Kulon Progo, Taufik Riko, mengatakan pihaknya telah mengirimkan tiga perwakilan untuk terlibat dalam Depekab. Pengusulan UMK tahun depan mengacu pada formula yang ditetapkan melalui surat edaran kementerian serta mempertimbangkan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami berharap kenaikan di angka 5 persen sampai dengan 7 persen. Bagi kami, angka ini merupakan angka moderat yang bisa diterima oleh pihak pekerja maupun pengusaha. Saya pribadi lebih suka menyebutnya sebagai kenaikan realistis,” ujar Taufik saat dimintai keterangan, Minggu (22/11/2026).
Menurut Taufik, penyesuaian upah diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi pekerja sekaligus mendorong produktivitas agar mereka dapat bekerja secara optimal.
Depekab Kulon Progo dijadwalkan bertemu Bupati dan Wakil Bupati pada Senin (23/11/2026) untuk menyerahkan draf rekomendasi besaran UMK. “Nantinya Depekab Kulon Progo akan merekomendasikan besaran UMK ini kepada Gubernur DIY melalui Bupati,” jelas Taufik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kulon Progo, Tri Wahyudi, mengatakan pemerintah daerah bersama unsur terkait telah memulai persiapan sejak awal November 2026. Rapat persiapan penghitungan UMK 2027 berlangsung pada 9 November 2026.
Tri menjelaskan, penghitungan upah minimum mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Depekab melibatkan empat unsur, yakni akademisi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, dan pemerintah daerah.
Formula penghitungan UMK 2027 masih sama dengan yang digunakan untuk UMK 2026. Ketentuan tersebut merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Surat edaran yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia itu memuat penyampaian data KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai bahan penetapan upah minimum 2027. “Rumus penghitungan antara UMK 2026 dan UMK 2027 sama, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 kepada gubernur se-Indonesia perihal penyampaian data KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2027,” terang Tri.
Mengenai tenggat penetapan UMK 2027 pada 25 November 2026, Tri memastikan Disnaker Kulon Progo terus mengupayakan agar pembahasan dan penyusunan rekomendasi di tingkat kabupaten selesai sesuai jadwal.