Ramai Baliho Prabowo Masuk Koalisi Israel, Kemenlu Tegaskan Tak Ada Normalisasi
HAIJOGJA.COM – Sebuah baliho yang beredar di media sosial menampilkan foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sejumlah pemimpin Arab moderat, Presiden RI Prabowo Subianto, serta Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Diunggah oleh akun X @AbrahamShield25, baliho itu bertuliskan “Israel SaysYes to Trump’s Plan – GET IT DONE” dan “Mr. President, Israel Stans by Your Plan” — Seal the Deal”
Baliho ini membangun narasi seolah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto berada di pihak Israel yang saat ini melakukan gerakan genosida terhadap Palestina.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa Indonesia tidak akan melakukan pengakuan maupun normalisasi hubungan dengan Israel kecuali Israel lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
“Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujar juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang, Selasa (30/9) di Jakarta.
Yvonne menambahkan, hal ini juga sudah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI, bahwa setiap visi atau inisiatif terkait Israel harus berawal dari pengakuan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Palestina.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas baliho yang ramai dibicarakan, di mana foto Presiden Prabowo disertakan bersama tokoh-tokoh dunia lainnya.
Dalam unggahan akun X @AbrahamShield25 disebutkan bahwa Koalisi Israel untuk Keamanan Regional meluncurkan kampanye papan reklame baru yang mendorong pemerintah mendukung inisiatif Presiden Trump untuk mengakhiri perang di Gaza serta memperluas Perjanjian Abraham.
Koalisi tersebut, yang beranggotakan lebih dari 120 tokoh senior bidang keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel, menyatakan bahwa usulan Trump dipandang sebagai langkah serius dan bertanggung jawab.
Mereka menyebut rencana tersebut sebagai upaya mengubah capaian militer Israel menjadi terobosan diplomatik strategis serta menciptakan realitas baru di Gaza tanpa kehadiran Hamas.
