Menkeu Purbaya Klarifikasi Tanggapan Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Akui Salah Ucap dan Minta Maaf
HAIJOGJA.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang menyebut bahwa demo 17+8 merupakan tuntutan dari “sebagian kecil rakyat”.
Hal tersebut diungkapkan Purbaya saat memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (9/9).
“Jadi itu maksudnya saya kemarin, kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” ujar Purbaya di Jakarta, 9 September 2025.
Purbaya kemudian menjelaskan bahwa aksi turun ke jalan menunjukkan adanya keresahan dari masyarakat dalam skala yang lebih besar.
Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan datang dari kelompok kecil saja, melainkan mencerminkan keresahan sebagian besar rakyat.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ,” ungkapnya.
Purbaya Sebut Punya Gaya Bicara Koboi
Dalam pernyataannya, Purbaya juga mengakui dirinya masih beradaptasi dengan peran barunya sebagai Menteri Keuangan.
Ia menyebut dirinya sebagai “menteri kagetan” dan mengutip pernyataan Sri Mulyani yang menggambarkannya bergaya koboi.
“Ini kan saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya kalau kata bu Sri Mulyani gayanya koboi,” ujarnya dalam konferensi pers bersama Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan di hari yang sama.
Purbaya menyampaikan bahwa ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, pernyataannya tidak banyak mendapatkan perhatian.
Namun, kini sebagai Menkeu, semua ucapannya menjadi sorotan dan berpotensi disalahartikan.
“Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. ternyata di keuangan beda bu, salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi kemarin, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. ke depan akan lebih baik lagi,” jelasnya.
Fokus Kerja Purbaya sebagai Menteri Keuangan
Purbaya berkomitmen meningkatkan kinerja dan menyatakan kesiapannya untuk terus berkonsultasi dengan Sri Mulyani dalam menyusun kebijakan fiskal ke depan.
Ia juga meminta waktu kepada media untuk bisa bekerja dengan optimal.
“Ini kan saya baru di sini yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin, nanti saya akan meminta juga petunjuk ibu SMI supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi, ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik,” katanya.
Fokus utama Purbaya saat ini adalah pemulihan ekonomi nasional, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan secara lebih luas.
Tanggapan Purbaya soal 17+8 Tuntutan Rakyat Picu Kontroversi
Sebelumnya, pernyataan Purbaya terkait tuntutan 17+8 menuai reaksi publik.
Dalam pernyataan usai dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, ia menyebut bahwa aspirasi yang disuarakan dalam tuntutan tersebut hanya berasal dari sebagian kecil masyarakat.
“Saya belum mempelajari itu (tuntutan 17+8), tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa, mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” ujar Purbaya menjawab pertanyaan wartawan pada Senin (8/9).
Ia menambahkan bahwa dirinya telah mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara agresif, menembus angka pertumbuhan di atas 5 persen hingga mencapai 8 persen.
“Kita akan kejar pertumbuhan yang paling cepat dan seoptimal mungkin. Kalau anda bilang, bisa tidak besok diciptakan, kalau saya bilang bisa, saya menipu kan,” katanya.
17+8 Tuntutan Rakyat pada Demonstrasi Akhir Agustus 2025
Pada rangkaian demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu, lahir 17+8 Tuntutan Rakyat yang terdiri dari dua tahap, yaitu 17 tuntutan dengan batas waktu 5 September 2025, dan 8 tuntutan tambahan dengan deadline 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Utama (deadline 5 September 2025):
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi atas kematian Affan Kurniawan dan korban demo 25–31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau beri sanksi kader partai yang tak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai politik untuk berpihak kepada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam dialog publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif aparat terhadap demonstrasi
11. Proses hukum aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. Kembalikan TNI ke barak
13. TNI tidak ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Hindari campur tangan TNI dalam urusan sipil saat krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak bagi buruh
16. Pemerintah ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal
17. Buka ruang dialog dengan serikat buruh terkait upah murah dan outsourcing
8 Tuntutan Tambahan (deadline 31 Agustus 2026):
1. Lakukan reformasi besar-besaran di DPR; audit dan tingkatkan syarat menjadi anggota
2. Reformasi partai politik; transparansi keuangan dan fungsi pengawasan
3. Lakukan reformasi sistem perpajakan yang adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. Kembalikan TNI ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan; evaluasi UU Ciptaker, PSN, dan Danantara
