Kontrak PPPK Gunungkidul Diperpanjang hingga 2031, Ini Tahapannya


HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mulai memproses perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu untuk masa kerja lima tahun. Tahap awal mencakup 20 pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan, sementara sekitar 900 PPPK Guru dijadwalkan menyusul pada awal 2027.
Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Kusjayanto Saputro, mengatakan proses tersebut telah memiliki dasar administrasi berupa surat Sekretariat Daerah Gunungkidul bernomor 800.1.13.2/4/2026 tertanggal 5 November 2026. Surat itu mengatur perpanjangan kontrak PPPK Penuh Waktu yang diangkat pada Tahun Anggaran 2021.
“Sesuai kontrak lima tahunan, maka saat ini sudah mulai dilakukan proses perpanjangan kontrak. Salah satunya, para pegawai dilakukan evaluasi kinerja di masing-masing OPD,” kata Kusjayanto, Kamis (19/11/2026).
Sebanyak 20 pegawai Dinas Kesehatan saat ini menjalani proses pengusulan perpanjangan. Masing-masing pegawai mengajukan permohonan melalui aplikasi Apik Linuwih setelah mendapat evaluasi kinerja dari atasan di organisasi perangkat daerah (OPD).
Pengusulan paling lambat dilakukan pada 30 November 2026. Setelah berkas diterima, BKPPD akan melakukan verifikasi sebelum menerbitkan surat keputusan (SK) perpanjangan kontrak.
“Pengusulan paling lambat dilakukan pada 30 November. Setelah berkas masuk, akan dilakukan verifikasi untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2031,” ungkapnya.
Kusjayanto menjelaskan, proses perpanjangan juga akan berlaku bagi PPPK Guru. Sekitar 900 guru akan memasuki akhir masa kontrak pada awal 2027 sehingga perlu menjalani proses pengajuan perpanjangan.
Mekanisme pengajuan bagi para guru akan mengikuti prosedur yang sama. Perpanjangan diterbitkan melalui SK Sekda dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja masing-masing pegawai.
“Prosesnya sama, akan ada SK dari Sekda untuk perpanjangan. Dasar perpanjangan juga mengacu pada kinerja dari masing-masing pegawai yang diusulkan melalui aplikasi tersedia,” katanya.
Ketua Forum PPPK Gunungkidul, Aris Wijayanto, membenarkan ratusan PPPK Penuh Waktu di wilayah tersebut akan mengakhiri masa kontrak pada tahun depan. Sesuai ketentuan, pegawai yang kontraknya habis akan menjalani proses perpanjangan selama lima tahun dengan mempertimbangkan kinerja.
Aris berharap seluruh PPPK yang memasuki akhir masa kontrak mendapat perpanjangan agar tidak ada pegawai yang tertinggal dalam proses tersebut.
“Ada prosesnya, tapi harapannya semuanya bisa diperpanjang,” kata Aris.
Sementara itu, Pemkab Gunungkidul telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp125.553.491.619 untuk membayar gaji PPPK Penuh Waktu pada 2027. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan anggaran tersebut juga mencakup tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
“Pagu tidak hanya membayar gaji tiap bulan, tapi juga termasuk pemberian THR dan gaji ke-13 kepada PPPK Penuh Waktu,” katanya.