HAIJOGJA.COM – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai, kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) bisa menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, konsumsi aparatur sipil negara (ASN) memiliki kontribusi besar terhadap pengeluaran rumah tangga, sehingga berdampak langsung pada ekonomi.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini fokus menggenjot konsumsi rumah tangga karena porsinya mencapai 54,25% dari produk domestik bruto (PDB).

Kenaikkan Gaji PNS

Pada kuartal II 2025, sektor ini tumbuh 4,97% secara tahunan dan memberi sumbangan 2,64% pada pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,12% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca JugaTingkat Kemiskinan di DIY Menurun, Benarkah Kota Yogyakarta Tercatat Paling Rendah? Cek Datanya!

“Tumbuhnya harus tinggi. Karena di kuartal II kemarin kan 45,97 hampir 5 persen. Kalau bisa harus di atas 5 persen,” ujarnya di Lippo Mall Nusantara, Kamis (14/8/2025), dikutip dari Tempo.

Meski belum memastikan adanya kenaikan gaji PNS di 2026, Susiwijono menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan gaji dan upah demi memperkuat daya beli masyarakat.

Namun, langkah ini harus direncanakan matang karena berkaitan dengan anggaran negara.

Meningkatnya Kebutuhan Primer

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menambahkan, laju konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,97% menunjukkan kuatnya permintaan domestik.

Faktor pendorongnya antara lain meningkatnya kebutuhan primer serta mobilitas masyarakat, khususnya saat libur panjang, hari besar keagamaan, dan musim wisata.

BPS mencatat, jumlah perjalanan wisata domestik pada Juni 2025 mencapai 105,12 juta, naik 25,93% dibanding tahun sebelumnya.

Namun, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, justru menilai ada kejanggalan dalam data BPS.

Ia menyoroti perbedaan signifikan antara kuartal I dan kuartal II 2025.

Pada kuartal I, konsumsi rumah tangga hanya 4,95 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,87 persen. Tidak ada momen yang membuat lonjakan konsumsi begitu besar.

“Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam,” kata Nailul.

Celios bahkan mengirim permintaan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kebenaran data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS.