HAIJOGJA.COM – JCW soroti dugaan penyalahgunaan jalur afirmasi SMA di DIY yang mencuat dalam proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.

Mereka mengungkap adanya banyak laporan masyarakat yang menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi tidak tepat sasaran.

Laporan pengaduan sudah mulai diterima sejak pembukaan jalur pendaftaran di tingkat SMP, dan kini mencuat kembali seiring dibukanya jalur afirmasi SMA yang kuotanya meningkat menjadi 30 persen dari sebelumnya hanya 15 persen.

Dilansir dari Tribun News, JCW menilai peningkatan kuota ini membuka ruang penyalahgunaan, terutama dalam penggunaan Surat Keterangan Miskin (SKM).

Baca JugaMalam 1 Suro Bertemu Jumat Kliwon, Fenomena Langka yang Terjadi Setiap 8 Tahun

Beberapa laporan menyebutkan adanya calon siswa jalur afirmasi yang berasal dari keluarga mampu, bahkan lulusan sekolah swasta elit, serta memiliki rumah mewah dan kendaraan pribadi.

Menurut Deputi Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba, hal ini menunjukkan praktik manipulatif dari sebagian masyarakat untuk memanfaatkan jalur afirmasi agar diterima di sekolah favorit.

JCW mendesak agar ke depan dilakukan pengetatan verifikasi data penerima manfaat afirmasi dan pemberlakuan standar nilai akademik minimal, mirip dengan jalur prestasi.

Mereka juga meminta Dinas Sosial DIY bertanggung jawab atas peningkatan kuota afirmasi dan memastikan pengawasan berjalan ketat agar tidak disalahgunakan.

Baca Juga7 Tempat Wisata Ramah Keluarga di Jogja Cocok untuk Liburan Sekolah dan Biaya Masuk Terjangkau!

Hingga kini, proses SPMB masih berlangsung, dan JCW akan terus membuka layanan pengaduan serta memverifikasi laporan masyarakat.