Iuran BPJS Kesehatan 42.965 Warga Gunungkidul Kini Ditanggung Pemerintah Pusat


HAIJOGJA.COM - Pemerintah pusat kini menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 42.965 warga Gunungkidul yang sebelumnya dibiayai melalui APBD. Pengalihan ini meringankan beban keuangan pemerintah kabupaten, meski Pemkab Gunungkidul tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar untuk kebutuhan jaminan kesehatan.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul, Suyono, mengatakan perubahan pembiayaan berkaitan dengan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data dengan klasifikasi kesejahteraan berdasarkan desil itu menjadi salah satu acuan dalam menentukan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Berdasarkan kebijakan tersebut, kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang berada di luar desil 1-5 dinonaktifkan. Pemerintah pusat juga mengambil alih pembiayaan bagi peserta yang memenuhi kriteria desil tersebut.
“Yang diluar desil 1-5, kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan,” kata Suyono, Senin (16/11/2026).
Hingga akhir Oktober 2026, sebanyak 88.804 peserta PBI yang iurannya bersumber dari APBN di Gunungkidul telah dibekukan. Pemkab Gunungkidul merespons penonaktifan itu dengan mengaktifkan kembali kepesertaan agar warga tetap dapat mengakses jaminan kesehatan. Hingga kini, 35.413 peserta telah berhasil diaktifkan ulang dan prosesnya masih berlangsung.
Penonaktifan sejumlah peserta PBI yang dibiayai APBN menyisakan kuota kepesertaan. Pemerintah pusat kemudian mengambil alih iuran sebagian peserta yang sebelumnya menjadi tanggungan APBD Gunungkidul, dengan syarat mereka masuk kelompok desil 1-5.
“Pengambilalihan kewenangan ini untuk mengisi slot yang kosong karena adanya penonaktifan kepesertaan. Hingga saat ini, sudah ada 42.965 peserta yang selama ini ditanggung pemkab, kini biaya iuran BPJS Kesehatanditanggung oleh Pemerintah Pusat,” katanya.
Kepala Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Muhammad Arkham Mashudi, mengatakan penonaktifan peserta PBI oleh pemerintah pusat berlangsung sejak awal tahun. Kebijakan itu menyasar peserta yang berdasarkan DTSEN tidak termasuk kelompok desil 1-5.
Dampaknya, Pemkab Gunungkidul harus mengaktifkan kembali kepesertaan warga kurang mampu agar jaminan kesehatan mereka tetap bisa digunakan. Bertambahnya peserta yang dibiayai APBD membuat alokasi anggaran perlu disesuaikan untuk mencegah tunggakan iuran.
“Mau tidak mau, maka peserta yang dibiayai oleh APBD Gunungkidul jadi bertambah sehingga harus ditambah agar tidak terjadi tunggakan,” kata Arkham.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Pemkab Gunungkidul menyiapkan tambahan anggaran Rp5,5 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan, termasuk selama proses reaktivasi masih berjalan. Penambahan itu dilakukan karena pagu Rp42 miliar dalam pembahasan APBD 2026 dinilai belum mencukupi.
Menurut Arkham, penghitungan kebutuhan pembayaran premi BPJS Kesehatan menjadi dasar pengajuan tambahan anggaran. Dengan tambahan tersebut, total alokasi anggaran Pemkab Gunungkidul untuk tahun ini menjadi Rp47,5 miliar.
“Sudah dilakukan kalkulasi kebutuhan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan. Makanya ada penambahan Rp5,5 miliar sehingga total tahun ini dialokasikan Rp47,5 miliar,” katanya.