HAIJOGJA.COM – Hampir bisa dipastikan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Kulonprogo pada 2026 akan lebih kecil dibanding tahun ini.

Menghadapi hal tersebut, Pemkab Kulonprogo sudah menyiapkan lima strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah agar tetap bisa memenuhi kebutuhan anggaran.

Strategi ini nantinya dituangkan dalam bentuk kebijakan yang diharapkan dapat memberi dorongan signifikan bagi pemasukan daerah.

5 Strategi Pemkab Kulonprogo Atasi Defisit

Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, menerangkan bahwa langkah yang ditempuh yaitu dengan memperkuat promosi dan investasi daerah guna menggerakkan roda ekonomi lokal.

Selain itu, pihaknya juga akan lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam membayar pajak dan retribusi.

“Sarana dan prasarana di objek wisata dioptimalkan sebagai salah satu potensi pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya, Kamis (11/9/2025), dikutip dari Harian Jogja.

Tak hanya itu, dua langkah lain yang juga akan dijalankan yaitu memperketat pengawasan kewajiban pajak dan retribusi serta memperbarui data secara rutin sambil memaksimalkan sistem informasi pajak.

Menurut Agung, kelima strategi ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan Kulonprogo di 2026.

Selain strategi utama, Pemkab juga menyiapkan kebijakan pendukung.

“Di antaranya menindaklanjuti regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi,” tambah Agung.

Ia menegaskan bahwa belanja daerah pada 2026 akan difokuskan pada program prioritas pembangunan.

Belanja wajib juga difokuskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam Rancangan APBD 2026, pendapatan Kulonprogo ditargetkan sebesar Rp1,499 triliun, sementara kebutuhan belanja mencapai Rp1,518 triliun.

“RAPBD 2026 pendapatan Kulonprogo sebesar Rp1,499 triliun sedangkan kebutuhan belanjanya Rp1,518 triliun,” ucapnya.

Berarti ada defisit Rp19,4 miliar yang akan ditutup dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, menambahkan bahwa pengurangan TKD dari pusat harus dihadapi dengan langkah nyata.

Menurutnya, strategi ini bukan hanya soal menutup kekurangan dana, tetapi juga mendorong kemandirian keuangan daerah.

Ia menekankan perlu adanya komitmen serius khususnya dalam sektor pariwisata agar bisa menjadi motor penggerak ekonomi Kulonprogo.