Infrastruktur Gunung Kidul Belum Capai Target Meski Pembangunan Terus Berjalan

HAIJOGJA.COM – Meskipun berbagai upaya pembangunan telah dilakukan, infrastruktur Gunung Kidul belum capai target sebagaimana yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

Selisih antara target yang ditetapkan dan capaian yang diraih mencerminkan tantangan nyata dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Data terbaru menunjukkan bahwa nilai Indeks Infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul masih belum menyentuh angka 75 seperti yang ditargetkan.

Hingga saat ini, capaian indeks baru mencapai angka 71,79. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, pencapaian tersebut belum cukup untuk memenuhi ekspektasi perencanaan pembangunan jangka menengah.

Masalah infrastruktur Gunung Kidul yang belum capai target menjadi perhatian serius DPRD Gunungkidul. Dalam evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, para anggota dewan menyoroti perlunya penyesuaian strategi pembangunan.

Ditekankan bahwa arah pembangunan harus lebih terfokus dan tepat sasaran, bukan sekedar melaksanakan proyek fisik tanpa mempertimbangankan efektivitas dan manfaat jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memang konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh tahun berturut-turut. Namun, capaian administratif ini belum mencerminkan keberhasilan dalam realisasi infrastruktur di lapangan.

Sebab, indikator utama keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Gunungkidul mencakup keterbatasan anggaran, pemerataan pembangunan yang belum optimal, serta kekurangan tenaga ahli dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Beberapa wilayah masih mengalami kesulitan akses jalan, kurangnya transportasi publik yang memadai, dan konektivitas antar wilayah yang belum terbangun secara efektif.

Agar Indeks Infrastruktur dapat mencapai target, diperlukan berbagai langkah strategis.

Pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dana istimewa DIY, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Keterlibatan masyarakat juga merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan. Melalui forum-forum musyawarah desa dan konsultasi publik, warga dapat memberikan masukan langsung mengenai kebutuhan infrastruktur yan paling mendesak.

Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memperkuat legitimasi proyek pembangunan, tetapi juga menjamin bahwa program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Fakta bahwa infrastruktur Gunung Kidul belum capai target menandakan perlunya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pembangunan.

Infrastruktur bukan sekadar soal teknis atau konstruksi fisik, melainkan juga menyangkut akses masyarakat terhadap layanan dasar, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bergerak secara sinergis untuk mengejar ketertinggalan ini.

Pembangunan infrastruktur harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan serta potensi wilayah yang dapat dioptimalkan.

Dengan komitmen bersama, tantangan ini bisa diubah menjadi peluang untuk mendorong kemajuan Gunungkidul secara berkelanjutan.