Harga Gas Tinggi Hambat Transisi Energi di Jateng dan DIY
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Sabtu, 14 November 2026 11:21 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja membentuk tiga tim untuk memantau dan menangani pohon perindang selama musim hujan. Mitigasi dilakukan dengan memetakan kawasan rawan, memangkas pohon sec
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kota Jogja bersama Paguyuban Purnakarya “My Trah” RSUP Dr. Sardjito menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026. Agenda yan
HAIJOGJA.COM - Kuota jemaah haji asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk keberangkatan 2027 mencapai 3.527 orang. Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama dibuka pada 10 Novemb
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Tingginya harga gas, tarif berlapis, keterbatasan infrastruktur, dan turunnya pasokan dari sejumlah sumur di Jawa menjadi hambatan transisi energi di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kondisi ini turut memperlambat peralihan masyarakat dari LPG ke gas bumi dan energi terbarukan.
Persoalan tersebut dibahas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta dalam workshop “Transisi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” di Platinum Hotel & Convention Center, Sleman, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang digelar secara hybrid itu membahas tantangan pemanfaatan gas dan energi terbarukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
ISEI menilai ketergantungan masyarakat terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih tinggi, sedangkan pemanfaatan gas bumi dan energi terbarukan belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah harga gas di Jateng dan DIY yang masih relatif tinggi.
Selain tarif gas yang berlapis, kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan infrastruktur, berkurangnya pasokan dari sumur gas di Jawa, serta belum optimalnya penggunaan jaringan pipa yang tersedia.
Kepala Bebadan Pangreksa Loka Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo, mengatakan pemanfaatan gas bumi, biogas, dan biomassa sebagai sumber energi lokal penting untuk mendukung transisi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
“Mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang melibatkan Masyarakat pedesaan secara aktif dalam rantai pasok energi. Hal ini selaras dengan falsafah Hamemayu Hayuning Bawono,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Ketua ISEI Cabang Yogyakarta, Didi Achjari, menyebut transisi energi sebagai persoalan ekonomi regional yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Aktivitas ekonomi di Jateng dan DIY, menurut dia, masih banyak bergantung pada LPG.
Ketergantungan itu menimbulkan kerentanan, antara lain karena harga LPG dipengaruhi pasar global dan pasokan dapat terganggu saat permintaan meningkat. Kebijakan subsidi juga menghadirkan beban fiskal serta tantangan dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
“Karena itu, transformasi menuju pemanfaatan gas melalui LNG, CNG, dan infrastruktur pendukung dipandang sebagai pilihan yang perlu dipersiapkan secara bertahap, bukan penghentian penggunaan LPG secara mendadak,” ujarnya.
Workshop tersebut melibatkan perwakilan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, BPH Migas, Pertamina, dinas terkait di Jateng dan DIY, akademisi, serta praktisi transisi energi. Para narasumber menilai gas dan energi terbarukan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi ke kedua wilayah. Pembahasan dirangkum dalam delapan poin.
Pertama, energi berbasis gas dan energi terbarukan dinilai dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi modern. Kedua, berkurangnya pasokan Gas Kepodang dan utilisasi pipa transmisi KJG berpotensi memperlambat transisi energi serta pertumbuhan ekonomi di Jateng dan DIY. Pemerintah dinilai perlu mendukung percepatan pasokan gas melalui pembangunan terminal LNG maupun pengembangan sumur gas lokal.
Ketiga, skema tarif dan harga gas yang menggunakan pola point to point dengan tarif bertumpuk atau pancake tariff dinilai menjadi faktor utama mahalnya gas di Jateng dan DIY. Kondisi itu membuat pengguna LPG bersubsidi enggan beralih ke gas dan energi terbarukan.
Rendahnya permintaan konversi dari BBM atau LPG ke energi alternatif juga membuat kepastian penyerapan gas belum terbentuk. Dampaknya, badan usaha dan investor kurang berminat mengembangkan infrastruktur gas.
Keempat, kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan pasokan dan infrastruktur gas serta energi terbarukan untuk konversi LPG masih terbatas dan bergantung pada kebijakan nasional. Karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang mempercepat transisi energi berbasis daerah melalui RUED, disertai dukungan Danantara dan BUMN energi.
Dukungan tersebut dapat mencakup pengelolaan secara teragregasi serta pemberian kesetaraan dengan bahan bakar bersubsidi seperti LPG 3 kg. Kelima, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah dan terus mengupayakan pembangunan infrastruktur menggunakan APBN maupun penugasan kepada BUMN untuk memperluas pengembangan dan pemanfaatan gas bumi.
Proyek yang disebutkan meliputi pembangunan pipa Semarang–Solo–Jogja serta CNG-Jargas Sleman. Keenam, Danantara dan Pertamina diharapkan menjadi penggerak transisi dari BBM atau LPG menuju gas dan energi baru terbarukan (EBT), dengan memanfaatkan sumber daya setempat untuk mengembangkan pasokan dan infrastruktur bersama masyarakat.
Upaya tersebut terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan UMKM. Ketujuh, Pertamina diharapkan menjadi agregator untuk mempercepat konversi BBM dan LPG ke gas serta EBT, dengan skema yang menyerupai peralihan minyak tanah ke LPG.
Skema itu dapat dilakukan melalui sinergi dan transformasi anak, cucu, serta cicit perusahaan, sekaligus kemitraan dengan badan usaha lokal. Penguatan peran Pertamina juga dapat dilakukan dengan membentuk agregator gas untuk gas bumi fosil, biomethane terbarukan, maupun sumber lainnya.
Kedelapan, inisiatif strategis program transisi energi perlu diselaraskan karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya melalui sinergi untuk mendukung program pemerintah dengan konsep lima manfaat dalam satu program atau Quintuple Benefits Program.
Konsep tersebut ditawarkan sebagai jawaban atas Trilema Energi dengan mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor agraris. Strategi implementasinya menargetkan satu program memberi sedikitnya lima manfaat secara langsung dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045.
