Guru Besar UII Kecam Dugaan Tindakan Represif Aparat terhadap Demonstran
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Minggu, 15 November 2026 08:22 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Truk boks Mitsubishi bermuatan susu terguling di Jalan Deandles, Wates, Kabupaten Kulonprogo, Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 08.45 WIB. Warga Karangwuni membantu mengumpulkan muatan y
HAIJOGJA.COM - Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprakirakan mengalami hujan ringan pada Minggu, 15 November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan su
HAIJOGJA.COM - Trans Jogja melayani perjalanan di berbagai wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menghubungkan pusat kota, terminal, stasiun, kampus, permukiman, dan destinasi wisata. Pada 2026, l
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan delapan poin sikap terkait dinamika kebangsaan dan aksi publik di Jogja. Mereka mengecam dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran serta menegaskan pentingnya menjaga kebebasan sipil dan otonomi kampus.
Pernyataan tertulis yang diterbitkan pada 12 November 2026 itu ditandatangani Ketua Majelis Guru Besar UII Fathul Wahid dan Sekretaris Vitarani Dwi Ananda Ningrum.
Majelis Guru Besar UII mengapresiasi aksi publik yang dimotori mahasiswa dan masyarakat. Aksi tersebut dipandang sebagai wujud kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai yang dijamin konstitusi, sekaligus bagian dari upaya mengoreksi kekuasaan.
Namun, mereka menyatakan prihatin atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi. Mereka juga menyoroti penangkapan demonstran dan laporan mengenai masuknya aparat ke lingkungan kampus.
“Tindakan represif tidak boleh dinormalisasi karena dapat mempersempit ruang kebebasan sipil dan melemahkan demokrasi,” tegas Majelis Guru Besar UII dalam pernyataan resminya yang dikutip Sabtu (14/11/2026).
Dalam pernyataan itu, Majelis Guru Besar UII merumuskan delapan sikap yang mencakup penanganan aksi, perlindungan demonstran, kebebasan akademik, dan respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
Pertama, mereka mengecam segala bentuk tindakan represif terhadap demonstran dan meminta kepolisian mengedepankan pendekatan humanis serta proporsional. Kedua, dugaan kekerasan berlebihan terhadap massa aksi harus diusut secara independen, transparan, dan akuntabel.
Ketiga, mereka menolak segala bentuk premanisme dalam kehidupan demokrasi. Intimidasi, ancaman, dan kekerasan oleh kelompok mana pun untuk membungkam kritik publik, menurut mereka, tidak boleh dibiarkan. Negara diminta menjamin keamanan warga dan menindak pelaku tanpa pandang bulu.
Keempat, Majelis Guru Besar UII mendesak perlindungan hak bagi demonstran yang diamankan. Setiap orang yang ditangkap harus diperlakukan secara manusiawi, mendapat akses bantuan hukum yang layak, serta memperoleh kepastian hukum. Mereka juga meminta orang-orang yang ditahan tanpa dasar hukum yang sah segera dibebaskan.
Kelima, mereka menekankan pentingnya menjaga muruah dan otonomi kampus. Perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan akademik dan pemikiran kritis, tanpa intervensi atau intimidasi yang melanggar hukum.
Keenam, perguruan tinggi diajak untuk tidak tinggal diam ketika ruang kebebasan sipil semakin menyempit. Kampus diharapkan aktif merawat nalar kritis, nurani kemanusiaan, dan keberanian menyuarakan kebenaran.
Ketujuh, pemerintah didesak membuka dialog yang bermakna dan mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan. Aspirasi publik, menurut Majelis Guru Besar UII, tidak semestinya dipandang sebagai ancaman.
Kedelapan, pemerintah diminta segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait tata kelola program prioritas nasional. Berbagai dugaan penyimpangan juga diminta untuk ditanggapi secara serius dan transparan.
Meski mengkritik dugaan tindakan represif, Majelis Guru Besar UII menyatakan dukungan kepada kepolisian agar menjalankan tugas secara profesional.
Dukungan itu berkaitan dengan tanggung jawab polisi dalam menjamin keamanan warga negara yang menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari hak konstitusional. Majelis Guru Besar UII menyebut pernyataan sikap tersebut sebagai wujud tanggung jawab moral para guru besar untuk merawat Indonesia agar tetap demokratis, berkeadaban, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
