Gaji PPPK Diwacanakan Ditanggung Pusat, Beban APBD Bantul Berpotensi Berkurang


HAIJOGJA.COM - Wacana pengalihan tanggung jawab penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat dinilai dapat meringankan beban keuangan daerah. Jika kebijakan itu diterapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berpeluang memiliki ruang fiskal lebih luas untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Anggota Komisi A DPRD Bantul, Suwandi, menyambut positif wacana tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat semestinya ikut menanggung gaji jika kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu benar-benar dilaksanakan.
Ia menilai pengalihan pembiayaan merupakan konsekuensi dari kebijakan pengangkatan pegawai yang juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, beban gaji tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.
“Saya menyambut baik kalau paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Senang sekali. Cuma persoalan kebijakan penggajiannya, kalau regulasinya sudah komplit seperti itu, konsekuensinya pusat yang menggaji,” kata Suwandi, Senin (16/11/2026).
Selama ini, belanja pegawai menjadi salah satu komponen pengeluaran daerah. Jika gaji PPPK nantinya dibayarkan pemerintah pusat, alokasi APBD Bantul untuk belanja pegawai berpotensi berkurang. Kondisi itu dapat memberi Pemkab Bantul keleluasaan dalam menetapkan prioritas anggaran untuk pembangunan dan kebutuhan daerah lainnya.
Suwandi juga mengaitkan wacana tersebut dengan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD. Ia mengatakan belanja pegawai Bantul saat ini masih berada di bawah batas tersebut.
“Bantul aman. Saya sudah tanya ke teman di BKPSDM, itu aman di bawah 30 persen,” ujarnya.
Meski demikian, Suwandi mengaku belum memiliki data terperinci mengenai jumlah PPPK dan kebutuhan anggaran gaji mereka di lingkungan Pemkab Bantul. Ia menyebut jumlah PPPK di pemerintah daerah mencapai lebih dari 3.000 orang.
Data lengkap jumlah pegawai dan kebutuhan pembiayaannya berada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul. Karena itu, Suwandi belum merinci besaran anggaran yang berpotensi dialihkan apabila penggajian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Ia berharap wacana tersebut segera ditindaklanjuti dengan aturan turunan yang memberi kepastian kepada pemerintah daerah. Kejelasan regulasi dinilai penting agar daerah dapat menyesuaikan perencanaan anggaran dan pengelolaan belanja pegawai.
“Kami harap aturan turunan dan regulasinya segera turun agar bisa memberikan kepastian kepada daerah,” katanya.
Menurut Suwandi, jika beban penggajian PPPK berkurang, Pemkab Bantul dapat melanjutkan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan pembiayaan program lain pada tahun mendatang. Namun, pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat masih berupa wacana yang menunggu kepastian regulasi.