Fraksi PDIP DPRD DIY Tolak Tindakan Represif saat Pengamanan Demonstrasi
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Sabtu, 14 November 2026 11:21 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja membentuk tiga tim untuk memantau dan menangani pohon perindang selama musim hujan. Mitigasi dilakukan dengan memetakan kawasan rawan, memangkas pohon sec
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kota Jogja bersama Paguyuban Purnakarya “My Trah” RSUP Dr. Sardjito menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026. Agenda yan
HAIJOGJA.COM - Kuota jemaah haji asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk keberangkatan 2027 mencapai 3.527 orang. Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama dibuka pada 10 Novemb
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menolak tindakan represif aparat saat mengamankan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada 10–11 November 2026 di Yogyakarta. Sikap tersebut disampaikan menyusul aksi yang berakhir ricuh di kawasan DPRD DIY, Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada.
Dalam pengamanan aksi, kepolisian mengamankan 154 orang, termasuk mahasiswa dan anak di bawah umur. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, mengatakan ketertiban dan kedamaian tidak boleh dibangun dengan membungkam suara rakyat, melainkan melalui penghormatan terhadap hukum, dialog, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga.
“Demokrasi harus dijaga, aspirasi rakyat harus dihormati, dan Yogyakarta harus tetap damai. Ini penting dijalankan bersama,” kata Yuni dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung supremasi hukum. Karena itu, setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berlandaskan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Fraksi tersebut menolak tindakan represif dan penindakan anarkis terhadap mahasiswa maupun warga yang menyampaikan aspirasi. Yuni menyayangkan dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih dalam pengamanan aksi, serta mendukung penelusuran yang dilakukan Komnas HAM.
“Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi,” ujar Yuni.
Fraksi PDI Perjuangan juga menolak penindakan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus maupun akses masuk kampus, termasuk penggunaan gas air mata di sekitar kawasan kampus. Menurut Yuni, kampus harus dihormati sebagai ruang akademik yang menjunjung kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.
Fraksi itu mencatat bantahan kepolisian atas dugaan aparat memasuki area kampus. Mereka mendorong penjelasan terbuka dan penelusuran objektif agar tidak menimbulkan keraguan di masyarakat. Yuni mengatakan tindakan aparat di sekitar kampus wajib memperhatikan ketentuan hukum dan menghormati otonomi akademik.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Yan Kurnia Kustanto, mengatakan demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama mahasiswa, untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara bertanggung jawab. “Kritik terhadap kebijakan dan jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai ancaman,” kata Yan.
Fraksi tersebut juga menyesalkan dan tidak membenarkan kekerasan maupun perusakan fasilitas umum oleh pihak mana pun, termasuk yang terjadi di kawasan DPRD DIY. Yan mengatakan aspirasi damai harus dijaga agar tidak ditunggangi tindakan anarkis yang merugikan masyarakat dan mencederai tujuan perjuangan.
Selain itu, kepolisian diminta mengevaluasi secara menyeluruh pengamanan aksi dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik. Pemerintah Daerah, DPRD, perguruan tinggi, serta aparat keamanan juga diminta memfasilitasi dialog yang bermakna dengan mahasiswa dan elemen masyarakat.
“Status hukum seluruh orang yang diamankan harus dijelaskan secara transparan, hak atas pendampingan hukum dipenuhi, mereka yang tidak terbukti terlibat segera dibebaskan, dan perlindungan khusus diberikan kepada anak di bawah umur,” kata Yan.
Fraksi PDI Perjuangan mengajak masyarakat, mahasiswa, aparat keamanan, dan penyelenggara pemerintahan bersama-sama menjaga Yogyakarta tetap damai. “Kami mendukung terwujudnya Yogyakarta yang aman, demokratis, dan bebas dari tindakan anarkisme, dengan tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” kata Yan.
