DPRD Kulonprogo Soroti Kosmetik Impor China dan Fasilitas Pantai Glagah
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Minggu, 15 November 2026 12:48 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Sebanyak 129 kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) menjadi modal Kabupaten Sleman dalam memperkuat pembinaan generasi muda. Pemkab Sleman mendorong peran kelompok t
HAIJOGJA.COM - Portal CCTV milik Pemerintah Daerah DIY masih menjalani pemeriksaan dan pemulihan setelah tidak dapat diakses saat aksi unjuk rasa pada 10 November 2026. Dinas Komunikasi dan Informatik
HAIJOGJA.COM - Sejumlah isu infrastruktur, pendidikan, ekonomi, hingga olahraga menjadi perhatian dalam rangkuman 10 berita pilihan edisi Sabtu (15/11/2026). Berikut rangkuman berita yang dihimpun red
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Komisi II DPRD Kulonprogo menyoroti persaingan kosmetik impor asal China dengan industri lokal serta kebutuhan peningkatan fasilitas di kawasan wisata Pantai Glagah. Kedua hal itu menjadi perhatian dalam pemantauan sektor industri dan pengelolaan retribusi pariwisata.
Pemantauan dilakukan di PT Belle Amanah Sejahtera (BAS), Kapanewon Sentolo, serta kawasan retribusi Pantai Glagah di Kapanewon Temon. Anggota Komisi II DPRD Kulonprogo, Agung Raharjo, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah selaras dengan kebutuhan pelaku usaha serta masyarakat.
Saat mengunjungi PT BAS, Komisi II mencermati peran industri manufaktur lokal dalam menggerakkan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja bagi warga Kulonprogo. Meski perusahaan telah mendapat pendampingan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, pihak perusahaan menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi pasar nasional.
Produk kosmetik impor asal China yang dijual dengan harga sangat murah dinilai mulai mengancam keberlangsungan dan daya saing industri dalam negeri.
“Kami menerima masukan langsung dari pihak PT BAS terkait membanjirnya kosmetik impor murah asal China. Ini perlu menjadi perhatian bersama. Kami mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan penataan dan pengawasan ketat terhadap kebijakan impor kosmetik. Persaingan usaha harus berjalan adil (fair play) agar industri nasional, khususnya pelaku usaha di daerah, memiliki ruang untuk tumbuh dan berdaya saing,” kata Agung saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Di Pantai Glagah, Komisi II mengevaluasi pengelolaan retribusi dan fasilitas umum. Agung menilai pantai tersebut memiliki potensi ekonomi yang luas, baik dari tiket masuk maupun kegiatan usaha ekonomi kreatif warga, seperti kafe dan kuliner yang kian berkembang.
Hasil pemantauan menunjukkan wisatawan masih ramai beraktivitas hingga menjelang Magrib. Kondisi itu, menurut Agung, menjadi pertimbangan untuk meningkatkan fasilitas publik demi kenyamanan pengunjung dan petugas.
“Aktivitas pengunjung masih tinggi hingga sore menjelang malam. Oleh karena itu, ketersediaan penerangan atau lampuisasi di kawasan wisata menjadi kebutuhan mendesak. Penerangan yang memadai penting untuk menjamin kenyamanan wisatawan sekaligus membantu petugas retribusi dalam menjalankan tugasnya secara maksimal,” ujar Agung.
Komisi II juga menilai kawasan wisata tersebut membutuhkan sarana ibadah yang memadai. Selama ini, pengunjung menggunakan fasilitas ibadah milik warga karena belum ada masjid atau musala resmi yang dibangun pemerintah di dalam kawasan.
“Saat ini fasilitas ibadah yang digunakan pengunjung masih menumpang milik warga setempat. Belum ada masjid atau musala resmi yang dibangun pemerintah di kawasan wisata ini. Ketersediaan sarana ibadah yang layak adalah fasilitas dasar yang sangat penting untuk mendukung kenyamanan wisatawan,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi II mengapresiasi pengelolaan retribusi tiket masuk Pantai Glagah. Evaluasi menunjukkan jalur-jalur kecil atau jalan tikus yang sebelumnya berpotensi menjadi celah kebocoran tiket telah ditutup.
“Ini kabar positif. Penutupan akses liar tersebut terbukti efektif dalam menjaga ketertiban pengelolaan tiket serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata,” jelas Agung.
Komisi II DPRD Kulonprogo menyatakan akan mengawal pengembangan potensi industri dan pariwisata daerah secara berkelanjutan. Sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kulonprogo.
