DPRD Kulon Progo Soroti Aset dan Modal dalam Usulan Perumda Aneka Usaha Jadi Perseroda


HAIJOGJA.COM - DPRD Kulon Progo memberi sejumlah catatan atas usulan perubahan badan hukum Perumda Aneka Usaha milik Pemkab Kulon Progo menjadi Perseroda. Dewan menyoroti penyelesaian aset usaha lama yang tidak produktif serta kesiapan modal untuk mendukung pengembangan perusahaan.
Usulan dari pihak eksekutif itu masih dibahas pada tahap awal oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kulon Progo melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda.
Juru Bicara Pansus, Puspitasari Apriani, menegaskan perubahan status perusahaan tidak boleh sebatas pergantian administrasi. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu menjelaskan persoalan unit usaha lama agar masalah tersebut tidak menjadi beban bagi Perseroda.
Pansus menyoroti rest area yang mangkrak dan usaha pom mini yang dinilai tidak produktif. Dewan meminta penjelasan tentang penyelesaian aset tersebut serta potensi kerugian yang mungkin timbul. “Bagaimana penyelesaian seluruh persoalan dan potensi kerugian unit usaha lama, termasuk rest area mangkrak dan pom mini yang tidak produktif, agar tidak menjadi beban bagi Perseroda yang baru?” ujar Puspitasari, yang juga Wakil Ketua Pansus, Minggu (22/11/2026).
Pansus juga mencermati rencana pengembangan bisnis Perumda Aneka Usaha. Pasal 10 ayat (1) dalam draf Raperda memuat rencana ekspansi ke 10 bidang usaha.
Puspitasari menilai rencana itu perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Pada Tahun Anggaran 2027, Pemkab Kulon Progo juga memiliki kewajiban penyertaan modal kepada Perumda lainnya. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan prioritas dan kemampuan anggaran agar kebutuhan modal perusahaan tidak membebani APBD secara berlebihan.
“Mengingat pada Tahun Anggaran 2027 Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban penyertaan modal kepada Perumda lainnya, bagaimana Pemerintah Daerah mengatur prioritas dan kemampuan fiskal daerah agar kebutuhan permodalan Perumda Aneka Usaha tetap dapat terpenuhi tanpa membebani APBD secara berlebihan?” tegasnya.
Tata kelola perusahaan turut menjadi perhatian Pansus. Puspitasari mengingatkan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah daerah sebagai pemegang saham dan direksi sebagai pengelola, agar direksi dapat mengambil keputusan bisnis secara profesional tanpa intervensi politik maupun birokrasi.
“Bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dengan direksi sebagai pengelola perusahaan agar tidak terjadi intervensi dalam pengambilan keputusan bisnis?” kata Puspitasari.
Pansus juga meminta pemerintah daerah menyampaikan target kinerja yang konkret setelah perubahan bentuk hukum, terutama terkait dampak ekonomi bagi masyarakat dan kontribusi perusahaan terhadap PAD. Puspitasari meminta proyeksi kontribusi Perumda Aneka Usaha terhadap PAD Kulon Progo dalam jangka menengah, yakni tiga sampai lima tahun setelah bertransformasi menjadi Perseroda.
“Dengan perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda yang diharapkan dapat mendorong profesionalisme dan pengembangan usaha, bagaimana Pemerintah Daerah memproyeksikan kontribusi Perumda Aneka Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kulon Progo dalam waktu 3 sampai dengan 5 tahun ke depan?” imbuhnya.