DPRD Kulon Progo Sebut RSUD Baru di Wilayah Utara Belum Rasional


HAIJOGJA.COM - DPRD Kulon Progo menilai pembangunan RSUD baru di wilayah utara belum menjadi kebutuhan mendesak dan perlu dikaji ulang. Pemerintah daerah disarankan lebih dulu mengoptimalkan Puskesmas serta memenuhi kekurangan tenaga kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Jeni Widiyatmoko, mengatakan rencana tersebut memiliki tujuan baik. Namun, kesiapan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan perkiraan jumlah pasien harus diperhitungkan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Jeni menilai pertimbangan itu penting agar fasilitas baru tidak menimbulkan persoalan operasional. Saat ini, penduduk Kulon Progo belum mencapai 500.000 jiwa dan daerah tersebut telah memiliki dua RSUD.
RSUD Wates, yang berada di pusat kota, selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama. Menurut Jeni, rumah sakit itu tidak menghadapi masalah tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR), maupun kondisi keuangan. Situasi berbeda terjadi di RSUD Nyi Ageng Serang (NAS) di Kapanewon Sentolo.
Jeni mengaku menerima laporan bahwa BOR RSUD NAS belum mencapai 30%. Angka tersebut, menurutnya, masih jauh dari tingkat yang diperlukan agar operasional rumah sakit berjalan sehat, terlebih terdapat kekurangan tenaga kesehatan.
"Cuman di RSUD Nyi Ageng Serang (NAS) yang berada di Kapanewon Sentolo kemarin dapat laporan BOR atau keterisian bad di RSUD NAS tidak ada 30 persen jadi masih sangat jauh dari standar yang seharusnya RS bisa jalan dengan sehat. Apalagi dengan kondisi dengan kekurangan beberapa tenaga kesehatan di sana," tuturnya saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Selain tingkat keterisian rumah sakit, Jeni menyoroti kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas, antara lain dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Ia menilai penguatan Puskesmas lebih mendesak karena fasilitas tersebut menjadi layanan kesehatan tingkat pertama dan berhubungan langsung dengan masyarakat.
Ia juga mempertanyakan kesiapan pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan jika RSUD baru dibangun, serta meminta proyeksi jumlah pasien dihitung secara matang.
"Jadi kalau boleh saya simpulkan itu untuk pembangunan RSUD di wilayah utara jika direalisasikan dalam jangka waktu dekat saya pikir kurang rasional karena melihat fakta yang ada sekarang. Bagaimana nanti ke depan pemenuhan tenaga kesehatannya, bagaimana nanti perkiraan keterisian dari RSUD jika jadi dibangun di wilayah utara," ungkapnya.
Jeni mengatakan RSUD tipe D sekalipun membutuhkan kapasitas minimal 50 tempat tidur. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan fasilitas yang sudah ada, ia pesimistis rumah sakit baru di wilayah utara dapat mencapai tingkat keterisian separuh kapasitasnya.
Keberadaan dua rumah sakit swasta di wilayah yang sama juga menjadi pertimbangan. Jeni mengingatkan pemerintah untuk mengkaji kebutuhan layanan dan kemampuan operasional agar rencana tersebut tidak menjadi persoalan atau mangkrak.
Sebagai perbandingan, Jeni menyebut Kabupaten Sleman memiliki sekitar 1,2 juta penduduk dan dua RSUD, yakni di Murangan dan Prambanan. Sementara itu, jumlah penduduk Kulon Progo belum mencapai 500.000 jiwa dan daerah tersebut juga telah mempunyai dua RSUD.
"Ini yang harus dipertimbangkan bagi para pemangku kebijakan agar rencana yang mulia ini tidak menjadi persoalan apalagi mangkrak. Sebagai perbandingan di Sleman penduduknya 1,2 juta yang hanya memiliki dua RSUD di Murangan dan Prambanan berarti kan sama dengan Kulon Progo punya dua RSUD padahal penduduknya tidak sampai 500 ribu. Artinya kalau dari fasilitas kesehatan yang ada Kulon Progo sudah terdepan," ungkapnya.
Atas pertimbangan tersebut, Jeni mendorong pemerintah daerah memperbaiki layanan Puskesmas di wilayah utara dengan memenuhi kekurangan tenaga kesehatan.
"Jika boleh lebih menyarankan ini kami berharap daripada membangun RS yang baru yang nanti masih menjadi pertanyaan banyak hal terkait konsekuensi yang mengintai ke depannya. Kami menyarankan bagaimana mengupayakan meningkatkan pelayanan Puskesmas di wilayah utara itu agar lebih baik lagi dengan memenuhi seluruh kekurangan tenaga kesehatan yang ada," imbuh Jeni.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Eko Budiarto, membenarkan bahwa Puskesmas masih kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Masalah itu juga dijumpai di Puskesmas Galur, yang belum memiliki tenaga sesuai kebutuhan minimal, termasuk dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan.
Kekurangan tersebut menjadi tantangan karena tenaga Puskesmas Galur juga harus melayani masyarakat melalui tiga Puskesmas Pembantu (Pustu). Eko menjelaskan bahwa kebutuhan minimal setiap Puskesmas mencakup tenaga dengan komposisi dan kompetensi tertentu.
"Sesuai aturan tiap Puskesmas itu minimal memiliki satu dokter KKLP, empat dokter umum, dua dokter gigi, sembilan hingga 10 perawat dan delapan bidan. Di seluruh Puskesmas Kulon Progo masih belum mampu memenuhi seluruh SDM tersebut secara lengkap," jelasnya.
Keterangan Dinas Kesehatan itu menegaskan bahwa pemenuhan tenaga masih menjadi persoalan di layanan kesehatan tingkat pertama. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan DPRD dalam menilai rencana pembangunan RSUD baru di wilayah utara Kulon Progo.