Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat Besok 5 September 2025, Begini Perkembangannya
HAIJOGJA.COM — Setelah diumumkan pada sepekan lalu, tenggat atau deadline 17+8 Tuntutan Rakyat akan jatuh pada Jumat, 5 September 2025 besok.
Poin-poin pada 17+8 Tuntutan Rakyat ini menjadi rangkuman dari gelombang demonstrasi besar yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Rakyat mendesak pemerintah dan DPR untuk segera dipenuhi.
Tuntutan ini lahir dari gerakan para influencer seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, dan Jerome Polin, yang mengumpulkan aspirasi publik dari berbagai saluran.
Daftar tuntutan disusun berdasarkan berbagai kanal aspirasi masyarakat, termasuk dukungan dari 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap dari Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, serta Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
Isu 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi viral di media sosial dan banyak dibagikan ulang oleh warganet serta sejumlah tokoh publik.
Perkembangan Terkini 17+8 Tuntutan Rakyat
Berikut rangkuman perkembangan terbaru dari 17+8 Tuntutan Rakyat.
17 Tuntutan Jangka Pendek: Tenggat 5 September 2025
Tujuh belas tuntutan utama ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, pimpinan partai politik, serta kementerian untuk segera ditindaklanjuti pada sepekan ini.
Semua tuntutan ini harus direalisasikan sebelum tanggal 5 September 2025.
1. Tarik TNI dari Pengamanan Sipil dan Hentikan Kriminalisasi Demonstran
Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa patroli berskala besar tetap dilakukan hingga kondisi benar-benar aman.
Ia menegaskan tidak ada senjata tajam maupun peluru tajam yang digunakan.
“Patroli ini akan terus dilaksanakan hingga situasi dinyatakan benar-benar aman dan kondusif. Kami ingin masyarakat Jakarta dan sekitarnya merasa nyaman dalam beraktivitas,” ujar Wahyu pada Senin (1/9/2025).
2. Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Kasus Kekerasan
Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Tim pencari fakta ini bisa dibentuk Polri dengan menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, serta pakar untuk mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat pada rusaknya sejumlah fasilitas umum.
“Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi,” ungkapnya dalam acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV (3/9/2025).
Namun demikian, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah dan kepolisian terkait usul pembentukan tim investigasi independen ini.
3. Bekukan Kenaikan Tunjangan DPR dan Batalkan Fasilitas Baru
Presiden Prabowo Subianto menyatakan DPR akan membatalkan tunjangan besar dan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo (31/8/2025).
4. Transparansi Anggaran DPR
Belum ada respons spesifik dari pimpinan DPR mengenai anggaran.
Namun, Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk lebih terbuka dan responsif terhadap publik.
“Kami akan mengevaluasi, berbenah diri. Kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa,” kata Puan (3/9/2025).
5. Periksa Anggota DPR yang Bermasalah
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam menyatakan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinonaktifkan akan dihentikan, menyusul sorotan publik.
Saat ini, pihaknya telah bersurat ke Sekretariat Jenderal DPR untuk tindaklanjutnya.
6. Berikan Sanksi Tegas pada Kader DPR yang Tidak Etis
Beberapa partai telah menonaktifkan kader DPR yang dinilai bermasalah, namun belum sampai pada pemecatan.
Sejauh ini, terdapat lima anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai masing-masing, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.
7. Umumkan Komitmen Partai untuk Berpihak pada Rakyat
Setelah demo besar-besaran, beberapa partai menyatakan permintaan maaf dan komitmen untuk lebih berpihak pada rakyat.
Dalam berbagai pernyataan elit partai politik, khususnya yang memiliki kursi di DPR, akan melakukan evaluasi dan komitmen untuk berpihak kepada rakyat.
Beberapa partai yang sudah bersuara di antarany PKS, PKB, Partai Bulan Bintang, dan Partai Perindo.
8. Libatkan Kader dalam Dialog Publik
Pimpinan DPR mengundang kelompok mahasiswa untuk berdialog pada Rabu (3/9/2025).
Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf dan janji evaluasi menyeluruh.
“Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Dasco.
9. Bebaskan Demonstran yang Ditahan
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk memilah demonstran yang bisa dibebaskan.
“Mana yang bisa dipercepat untuk dilakukan pembebasan,” jelas Saan (3/9/2025).
10. Hentikan Kekerasan Polisi dan Taati SOP
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan tindakan tegas terhadap massa anarkis akan dilakukan sesuai SOP dan aturan hukum.
“SOP-nya sudah ada, aturan hukumnya sudah ada, tentunya semua dalam koridor aturannya,” kata Sigit (31/8/2025).
11. Proses Hukum Anggota yang Langgar HAM
Kompol Cosmas Kaju Gae selaku Komandan Batalyon Resimen IV Korps Brimob Polri diberhentikan tidak hormat setelah terlibat dalam insiden kematian Affan Kurniawan pada Kamis (28/8/2025).
Sidang etik masih berlangsung untuk anggota lain yang terlibat.
12–14. Keterlibatan TNI di Ranah Sipil
Pada tuntutan ke-12 hingga ke-14 berkaitan dengan keterlibatan TNI di ruang sipil, di antaranya sebagai berikut.
12. TNI Kembali ke Barak, Hentikan Keterlibatan dalam Pengamanan Sipil
13. Tegakkan Disiplin Internal agar Anggota TNI Tidak Ambil Alih Fungsi Polri
14. Komitmen TNI untuk Tidak Memasuki Ruang Sipil selama Krisis Demokrasi
Belum ada tanggapan spesifik berkaitan dengan tuntutan nomor 12, 13, dan 14 ini.
Namun, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyebut penempatan pasukan di sejumlah wilayah pada sepekan terakhir bukan operasi Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa), melainkan upaya menjaga stabilitas nasional setelah aksi demonstrasi berujung ricuh.
“(Keterlibatan TNI) difokuskan pada pencegahan potensi ancaman dan gangguan terhadap stabilitas nasional” ujar Freddy (4/9/2025).
15–17. Perlindungan Buruh dan Dialog Serikat Pekerja
Isu kesejahteraan buruh menjadi sorotan utama dalam aksi ini, sehingga poin tuntutan ke-15 hingga 17 menyebut:
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
Berkaitan dengan tiga poin tersebut, Presiden Prabowo Subianto disebut segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) untuk menangani PHK dan isu ketenagakerjaan lainnya.
“Dewan Kesejahteraan Perlindungan Buruh Nasional yang membentuk Satgas PHK nantinya,” kata Andi Gani (1/9/2025).
8 Tuntutan Jangka Panjang: Deadline 31 Agustus 2026
Selain 17 tuntutan jangka pendek, rakyat juga mendesak 8 tuntutan diealisasikan dalam jangka panjang dengan tenggat setahun ke depan.
Berikut adalah delapan tuntutan lanjutan yang ditargetkan selesai hingga Agustus 2026:
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
- Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
- TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Cara Pantau Realisasi 17+8 Tuntutan Rakyat
Pantau terus perkembangan terbaru terkait pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat yang bisa dilakukan dengan mengakses laman berikut.
- https://bijakmemantau.id/tuntutan-178
Pemerintah dan DPR diharapkan memberikan respons konkret sebelum tenggat waktu berakhir.
