Bentor Membludak, Pemda DIY Gencar Lakukan Penertiban

HAIJOGJA.COM — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) terus berupaya menertibkan keberadaan becak motor (bentor) yang jumlahnya kian kini membludak.

Penertiban dilakukan demi menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat di ruang publik.

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan bahwa penertiban bentor bukan berarti menghapus mata pencaharian pengemudi, melainkan upaya penataan agar operasionalnya tetap tertib.

“Bukan kita bermaksud menghilangkan pekerjaan mereka, tapi menata, ini beda ya. Penataan ini bisa soal modanya, layanannya maupun jumlahnya. Karena kalau sudah over seperti saat ini, tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan, akan semrawut,” ungkapnya di Bangsal Wiyatapraja, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (10/10).

Jumlah Bentor di DIY Terus Meningkat

Berdasarkan pendataan terakhir saat pandemi COVID-19, jumlah bentor di DIY mencapai sekitar 2.000 unit.

Hingga saat ini, angka tersebut diyakini terus bertambah.

Kondisi ini membuat penertiban perlu dilakukan agar kawasan wisata, seperti Malioboro, tetap nyaman untuk pejalan kaki dan wisatawan.

“Semua kawasan, termasuk Malioboro tentu punya kapasitas untuk kendaraan, termasuk becak. Dan kapasitas becak di sini tidak hanya bentor saja, masih ada becak kayuh dan becak kayuh bertenaga alternatif,” jelas Made.

Ia menambahkan bahwa upaya penataan juga diikuti dengan solusi alternatif berupa pengadaan becak kayuh bertenaga listrik yang diharapkan dapat menggantikan bentor secara bertahap.

“Penataan dari kami ini bukan lantas tanpa solusi, kami sudah berupaya mengadakan becak kayuh bertenaga alternatif yang bertujuan untuk menggantikan bentor,” paparnya.

Becak Bertenaga Alternatif Jadi Solusi

Made menegaskan, penggantian bentor dengan becak kayuh listrik tidak bisa dilakukan secara instan.

Saat ini, Pemda DIY telah memiliki 90 unit becak kayuh bertenaga alternatif dengan terus dilakukan penambahan.

Namun, ia mengingatkan agar program ini tidak diartikan sebagai peluang menambah jumlah bentor baru.

“Kita sudah berusaha dari tahun 2020-an, bagaimana agar ada becak yang tetap digenjot tapi sudah tidak capek lagi. Dan persoalan lainnya, tidak semua bentor itu ber-KTP DIY,” jelasnya.

Untuk mempercepat realisasi, Pemda DIY juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak internasional yang mendukung Low Emission Zone.

“Kami juga menghubungi pihak-pihak yang bisa men-support kami untuk mengadakan becak kayuh bertenaga alternatif lebih banyak lagi,” imbuhnya.