Belanja Daerah Jawa Barat Dinilai Terbaik Nasional, Ini Rahasia Pengelolaannya

HAIJOGJA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jawa Barat dianggap sebagai salah satu provinsi dengan kinerja belanja terbaik di Indonesia, menurut penilaian Menteri Dalam Negeri.

Dinilai bahwa negara ini memiliki kemampuan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran lokal secara efektif dan efisien.

Pemprov Jabar mengakui bahwa meskipun tingkat belanjanya tinggi, masih ada sebagian dana yang tersimpan sementara di kas daerah dalam bentuk giro.

Namun, ini tidak berarti dana tersebut tidak digunakan.

Rahasia Belanja Daerah Jawa Barat Dinilai Terbaik Nasional

Dana tersebut merupakan bagian dari sistem pembayaran proyek yang dilakukan secara bertahap atau termin, menurut pejabat terkait.

Sebagai contoh, pembayaran untuk proyek pembangunan jalan senilai 1 triliun telah dilakukan dalam tiga tahap.

Setelah hasil pekerjaan awal diverifikasi, termin pertama sebesar 20–30 persen diberikan, sementara termin berikutnya dikurangi seiring dengan kemajuan proyek.

Sistem ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana.

“Kalau uang diberikan langsung seluruhnya di awal, sementara pekerjaan belum berjalan, justru bisa menimbulkan masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan,” jelasnya, dikutip dari Bapenda Jabar.

Sebagian besar dana kas daerah juga disimpan dalam deposito on call, yaitu deposito jangka pendek yang dapat dicairkan saat pembangunan diperlukan.

Untuk menjaga dana daerah tetap produktif, bunga deposito diubah menjadi pendapatan resmi yang dikembalikan ke kas dan digunakan untuk proyek pembangunan.

“Tidak ada uang daerah yang dinikmati oleh perorangan. Semua pendapatan bunga deposito dikembalikan ke kas daerah,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa semua dana disimpan hanya di Bank BJB, yang merupakan bank kas daerah.

Ini memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan dana dilakukan dengan jelas dan sesuai prosedur.

Menurut Pemprov, keberhasilan pengelolaan keuangan diukur dari penyerapan anggaran dan keuntungan yang dirasakan masyarakat.

“Kalau anggaran hanya diserap untuk perjalanan dinas, seminar, atau belanja rutin tanpa memberi manfaat langsung bagi publik, itu tidak efektif,” ujar pejabat Pemprov.

Karena itu, belanja daerah difokuskan pada proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang memberi manfaat luas.

Saat ini, saldo kas daerah Jawa Barat masih sekitar Rp2,5 triliun dan akan terus berkurang seiring pencairan untuk berbagai proyek hingga akhir tahun.

Pemerintah menargetkan saldo kas bisa turun di bawah Rp50 miliar pada 30 Desember, bahkan diharapkan mendekati nol.

“Semakin kecil saldo di akhir tahun berarti semakin optimal dana daerah dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan pengelolaan anggaran yang terukur, transparan, dan berorientasi pada manfaat publik, Jawa Barat membuktikan bahwa keberhasilan keuangan daerah bukan sekadar soal cepat menyerap anggaran, tetapi tentang bagaimana setiap rupiah benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat.