Apindo DIY Usulkan UMP 2027 Naik 7,5 Persen


HAIJOGJA.COM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar 7,5%. Usulan yang telah dibahas bersama Dewan Pengupahan itu akan disampaikan kepada Gubernur DIY pada Jumat (20/11/2026).
Wakil Ketua Apindo DIY Timotius Apriyanto mengatakan angka tersebut dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan industri. Pengusaha, menurutnya, masih menghadapi tekanan ekonomi global, kenaikan biaya operasional, serta penurunan daya beli masyarakat.
Kenaikan 7,5% itu setara dengan sekitar 53% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Timotius menyebut kenaikan hingga 100% KHL belum memungkinkan karena kondisi usaha dan industri belum cukup kuat untuk menanggung beban tersebut.
Pertimbangan lainnya adalah kondisi ketenagakerjaan di DIY. Timotius mengatakan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah itu telah melampaui 1.500 orang.
"Kami sepakat merekomendasikan ke Pak Gubernur kenaikannya 7,5%. Enggak tahu nanti Pak Gubernur memutuskan berapa," ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Penghitungan usulan tersebut mengacu pada pertumbuhan ekonomi sekitar 5,83%, faktor alfa 0,75, dan inflasi sekitar 3,2%. Hasilnya menjadi bahan rekomendasi bagi Gubernur DIY.
Timotius menegaskan usulan Apindo bersama Dewan Pengupahan bukan keputusan akhir. Penetapan UMP DIY 2027 menjadi kewenangan Gubernur DIY dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan.
Ia mengatakan kemampuan dunia usaha dan industri perlu diperhitungkan di tengah ketidakpastian aktivitas ekonomi. Salah satu gambaran tekanan pasar, menurutnya, adalah turunnya permintaan domestik, termasuk untuk produk sarung tangan kulit.
"Sekarang kan ada kenaikan biaya energi. Biaya operasional, terus penurunan daya beli masyarakat," jelasnya.
Apindo berharap kenaikan upah minimum tetap memperhatikan kemampuan perusahaan menjalankan usaha. Keputusan UMP nantinya menjadi acuan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam menerapkan ketentuan pengupahan pada 2027.
Timotius memperkirakan Gubernur DIY menetapkan UMP 2027 paling lambat Sabtu (21/11/2026). Pengumuman keputusan itu, katanya, dapat dilakukan pada Jumat malam atau Sabtu pagi.
"Ya, kemungkinan besok pagi. Atau nanti malam, tanggal 21 maksimal," paparnya.
Pemerintah pusat telah menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 untuk menjadi acuan gubernur di seluruh Indonesia. Pedoman tersebut meminta pemerintah daerah mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan dalam menetapkan upah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan pedoman itu melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Ia menegaskan penghitungan upah minimum tidak boleh hanya bertumpu pada satu indikator.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui siaran pers Kemnaker yang dikutip Kamis (19/11/2026).
Pedoman tersebut menetapkan UMP 2027 harus ditetapkan pemerintah provinsi paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus ditetapkan paling lambat 25 November 2026.
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMP, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMK.
Yassierli meminta para gubernur mengikuti pedoman dan jadwal tersebut serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di daerah masing-masing.
"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Yassierli.