HAIJOGJA.COM – Menjelang tanggal 25 Agustus 2025, jagat media sosial diramaikan dengan seruan aksi demo besar yang menyerukan Presiden Prabowo Subianto agar membubarkan DPR RI. Namun, pertanyaannya, benarkah aksi ini akan benar-benar terjadi?

Tagar dan ajakan turun ke jalan beredar luas, terutama di WhatsApp dan platform X.

Dalam seruan itu disebutkan pusat aksi akan digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dengan tuntutan utama berupa dekrit presiden untuk membubarkan parlemen.

Salah satu unggahan yang viral datang dari akun X @NenkMonica, yang menyebut aksi tersebut melibatkan mahasiswa, rakyat, hingga buruh.

Baca JugaPemblokiran Media Sosial Milik Masjid Jogokariyan Meluas, Diduga Terkait Nama Akun dan Konten Palestina

Ia bahkan menyinggung perlengkapan pengamanan diri, seperti menggunakan plastik atau polybag di kepala sebagai antisipasi jika aparat menembakkan gas air mata.

“Demo Akbar Mahasiswa, rakyat, buruh, kpsi di Gedung DPR-RI pada tanggal 25 Agustus 2025. Untuk proteksi diri, pakai polybag/plastik sebagai penutup kepala untuk pelindung saat tembakan gas air mata diarahkan kepada kita,” tulis akun X @NenkMonica, dikutip dari Tirto.

Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kelompok organisasi atau aliansi tertentu terkait kepastian demo tersebut.

Apa Pemicu Ajakan Demo Tanggal 25 Agustus 2025?

Pemicu gelombang protes  ini berawal dari kabar soal tunjangan anggota DPR, terutama tunjangan perumahan yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan.

Baca JugaDriver Ojol Dikeroyok Diduga Debt Collector di Dekat UGM, Polisi Lakukan Penyelidikan

Isu tersebut langsung memicu amarah publik, apalagi di tengah sorotan terhadap penggunaan anggaran negara.

Tanggapan dari DPR

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menepis anggapan adanya kenaikan gaji.

Ia menegaskan bahwa yang diberikan hanyalah kompensasi pengganti rumah jabatan yang sudah diserahkan kembali ke pemerintah.

“Itu saja, karena rumah sudah dikembalikan, maka diganti uang rumah,” jelas Puan, dikutip Antara, Jumat (22/8).

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, juga menambahkan bahwa angka Rp50 juta sebulan dinilai wajar, mengingat tingginya biaya sewa di kawasan Senayan.

“Uang sewa rumah Rp50 juta untuk anggota DPR, dengan harga indekos sekitar Rp3 juta sebulan, masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka,” ujarnya.

Meski begitu, klarifikasi dari pimpinan DPR ini tak serta-merta meredam amarah warganet. Perdebatan terus memanas, dan seruan aksi pada 25 Agustus pun makin ramai diperbincangkan di media sosial.