Ojol di Jakarta Bakal Demo dan Off Bid Besok, Jogja Juga?
HAIJOGJA.COM — Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) akan melakukan off bid massal dan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan hingga kompleks DPR RI pada Rabu, 17 September 2025.
Namun, situasi di Yogyakarta dipastikan tetap kondusif tanpa adanya rencana aksi serupa dari para pengemudi ojol.
Koordinator komunitas ojol Jogja, Monel, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada ajakan untuk melakukan aksi di wilayah Jogja.
“Di Jogja nggak ada kok, aman, nggak ada ajakan off bid. (Aksi) Tidak ada. (Besok itu cuma di Jakarta?) Betul,” ujarnya kepada awak media, Selasa (16/9/2025).
Menurut Monel, aktivitas pengemudi ojol di Jogja pada hari Rabu akan berjalan seperti biasa.
Ia menekankan kembali bahwa tidak ada seruan aksi, baik di Jogja maupun di Solo.
“Di Jakarta tok sih sejauh ini. Di Jogja tidak ada ajakan, di Solo juga tidak ada ajakan, jadi memang tidak ada ajakan,” ungkapnya.
“Besok (aktivitas ojol) normal, Jogja normal,” tegasnya.
Ojol di Jakarta Bakal Demo dan Off Bid
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan bahwa aksi di Jakarta akan melibatkan partisipasi dari mahasiswa.
Aksi tersebut akan dimulai dari Kementerian Perhubungan dan berlanjut ke depan gedung DPR.
Igun menyebutkan bahwa para pengemudi akan mematikan aplikasi selama aksi berlangsung.
“Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI,” kata Igun dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9).
Dalam aksi tersebut, sejumlah tuntutan akan disuarakan.
Massa mendesak agar rancangan undang-undang terkait transportasi online dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026.
Selain itu, mereka menuntut agar potongan dari aplikator dibatasi maksimal 10 persen.
Tuntutan lainnya mencakup regulasi tarif pengantaran barang dan makanan, audit terhadap potongan yang diberlakukan oleh regulator, serta penghapusan sistem yang dinilai membuat tarif menjadi terlalu murah dan merugikan pengemudi.
Mereka juga mendesak agar kasus kematian driver ojol Affan Kurniawan diusut tuntas, serta meminta adanya pergantian kepemimpinan di Kementerian Perhubungan.
