18 WNI Dipulangkan dari Nepal Akibat Kerusuhan Politik
HAIJOGJA.COM — Sebanyak 18 Warga Negara Indonesia (WNI) dipulangkan dari Nepal menyusul situasi krisis politik yang tengah berlangsung di negara tersebut.
Pemerintah Indonesia, melalui Tim Perlindungan WNI di Kathmandu, memfasilitasi proses pemulangan pada Kamis (11/9/2025).
Rombongan WNI ini berangkat dari Bandara Internasional Tribhuvan menuju Jakarta dan dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (12/9/2025).
Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, GIZ Indonesia, Asosiasi Hydro, akademisi dari Universitas Indonesia, serta WNI yang sedang melakukan perjalanan wisata di Nepal.
“Pemerintah memastikan proses pemulangan berjalan aman dan lancar, termasuk bagi rombongan yang menjadi bagian dari program kerja sama multilateral di Nepal,” ujar Tim Perlindungan WNI dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI.
Mayoritas WNI yang dipulangkan awalnya berada di Kathmandu untuk mengikuti forum kerja sama energi terbarukan bertajuk The 3rd Exchange of the Renewable Energy Mini-Grids in South-South and Triangular Cooperation (ENTRI).
Acara ini berlangsung pada 8–12 September 2025 dan melibatkan kolaborasi antara Indonesia, Nepal, dan Jerman.
Forum internasional tersebut menjadi ajang penting dalam membahas kerja sama di sektor energi bersih sekaligus memperkuat hubungan negara-negara di kawasan Selatan-Selatan.
Kehadiran delegasi Indonesia mencerminkan komitmen terhadap transisi energi dan diplomasi hijau di Asia Selatan.
Namun, akibat meningkatnya ketegangan politik di Nepal sejak awal pekan, sebagian peserta terpaksa mempercepat kepulangan mereka ke Tanah Air.
Terdapat 78 WNI di Nepal saat Krisis Berlangsung
Menurut data dari Tim Perlindungan WNI, terdapat 78 warga negara Indonesia yang berada di Nepal saat krisis politik mulai berkembang.
Sebagian besar di antaranya berada di ibu kota Kathmandu, sementara sisanya tersebar di wilayah Pokhara dan Lumbini.
Tim dari Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka, yang juga membawahi wilayah Nepal, masih tinggal di lokasi untuk memantau situasi dan menjamin keselamatan seluruh WNI di sana.
“Kami terus memantau situasi di lapangan, berkoordinasi dengan otoritas setempat, dan memastikan kebutuhan evakuasi seluruh WNI dapat dipenuhi,” terang Tim Perlindungan WNI.
Pemerintah menyampaikan bahwa proses repatriasi akan dilakukan secara bertahap, tergantung pada perkembangan situasi keamanan di Nepal.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari prioritas utama dalam menjamin keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang terdampak ketegangan politik di wilayah tersebut.
KBRI Dhaka Keluarkan Imbauan Keamanan untuk WNI di Nepal
Sebelumnya, menghadapi eskalasi konflik yang meningkat, KBRI Dhaka mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh WNI yang berada di Nepal agar tetap waspada dan mengambil langkah-langkah antisipatif.
Beberapa poin penting dalam imbauan tersebut meliputi:
- Meningkatkan kewaspadaan, menghindari kegiatan di luar rumah, serta menjauhi titik-titik demonstrasi.
- Saling berbagi informasi terkini antarsesama WNI melalui media komunikasi seperti telepon dan grup WhatsApp.
- Berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak mengunggah konten provokatif yang berkaitan dengan aksi demonstrasi.
- Menunda perjalanan ke Nepal bagi WNI yang memiliki rencana kunjungan, hingga kondisi keamanan dinyatakan kondusif.
Dalam keadaan darurat, WNI diimbau segera menghubungi pihak berwenang setempat dan memanfaatkan Kontak Darurat Khusus WNI berikut:
- KBRI Dhaka: +880 1614 444 552
- Konsul Kehormatan RI di Kathmandu: +977 985 1046 514 dan +977 980 1190 989
Demonstrasi Gen Z di Nepal Berujung Kerusuhan
Kerusuhan meluas terjadi di Nepal setelah gelombang demonstrasi besar yang dipelopori oleh generasi muda Gen Z pecah sejak Senin (8/9/2025) hingga Rabu (10/9/2025).
Aksi tersebut menewaskan sedikitnya 30 orang dan menyebabkan lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka.
Untuk menanggulangi situasi, pemerintah Nepal mengerahkan kekuatan militer di Kathmandu dan sejumlah kota besar lainnya.
Jam malam pun diberlakukan mulai Rabu pukul 17.00 hingga Kamis pukul 06.00 waktu setempat.
Warga diminta untuk tetap berada di dalam rumah.
Namun, sebagian terlihat membersihkan sisa-sisa kerusuhan di lingkungan mereka saat kondisi dianggap relatif aman.
Petugas keamanan mendirikan pos pemeriksaan di beberapa titik untuk memverifikasi identitas dan memantau pergerakan kendaraan.
“Jangan bepergian jika tidak perlu,” seru salah satu petugas melalui pengeras suara.
Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu yang sebelumnya sempat terdampak kerusuhan telah kembali beroperasi sejak Rabu (10/9/2025).
Walaupun situasi mulai mereda, asap dari bangunan yang terbakar masih terlihat di beberapa lokasi.
Otoritas keamanan Nepal menangkap sedikitnya 27 orang yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan, perusakan, dan penjarahan.
Di samping itu, lebih dari 70 senjata api berhasil disita dari berbagai titik bentrokan.
Juru bicara militer Nepal, Rajaram Basnet, menyatakan bahwa pihak militer kini fokus menindak kelompok perusuh yang berusaha memperburuk keadaan.
“Kami sedang dalam proses mengendalikan oknum-oknum yang menjarah, membakar, dan menimbulkan berbagai insiden,” ujar Basnet.
Militer Nepal dan Perwakilan Gen Z Gelar Perundingan
Sebagai upaya untuk meredakan eskalasi politik, pihak militer mengadakan pertemuan dengan perwakilan demonstran Gen Z guna membahas pengganti sementara Perdana Menteri KP Sharma Oli.
Basnet menyampaikan bahwa perundingan awal telah dimulai pada Rabu malam dan akan dilanjutkan pada Kamis (11/9/2025).
“Kita berusaha untuk memulihkan situasi secara perlahan,” kata Basnet kepada Reuters.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju resolusi politik dan pemulihan stabilitas nasional setelah gelombang unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan meluas di berbagai wilayah Nepal.
